Perkembangan Cita-cita dan Pemikiran KESATUAN BANGSA dan NEGARA : Dari Sumpah Pemuda melalui Konsep Negara Kepulauan ke Wawasan Nusantara (Bagian ke-II)

---

oleh : Mochtar Kusuma – Atmadja

disampaikan pada peringatan Sarasehan Syukuran Makassar Serui (SSMS96) di Ujung Pandang , 30 Juli 1996, dalam rangka mengenang 50 tahun pembuangan ketujuh tokoh pergerakan kebangsaan Makassar ke Serui, Yapen, Irian Jaya oleh penjajah Belanda

Bagian ke-II

Bentuk dan susunan Undang – Undang No. 4 Prp., tahun 1960 sangat sederhana dan hanya terdiri dari empat buah pasal. Undang – Undang ini pada hakekatnya merobah cara penetapan laut wilayah Indonesia dari suatu cara penetapan laut wilayah selebar 4 mil diukur dari garis pasang surut atau garis air rendah (low-water line) menjadi laut wilayah selebar 12 mil diukur dari garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung ke ujung. Seluruhnya ada 200 titik pangkal yang dihubungkan oleh 196 buah garis pangkal lurus (straight base lines) dengan jumlah panjang seluruhnya sebesar 8.069,8 mil laut.

Penarikan garis – garis pangkal lurus dari ujung ke ujung dari pulau – pulau terluar nusantara ini mempunyai dua akibat :

1. Jalur laut wilayah yang terjadi karenanya melingkari kepulauan
2. Perairan yang terletak pada sebelah dalam garis pangkal berobah statusnya dari laut wilayah atau laut lepas (high seas) menjadi perairan pedalaman. Agar supaya perobahan status ini tidak mengganggu hak lalu lintas kapal asing yang telah ada sebelum cara penetapan batas laut wilayah. Maka Pasal 3 menyatakan bahwa perairan pedalaman tadi terbuka bagi lalu lintas damai kendaraan air asing. Secara teknis hukum atau perundang – undangan perobahan yang diadakan dengan pasal 1 Undang – Undang No. 4 PrP., tahun 1960 ini sebenarnya tidak seberapa yaitu hanya merobah Pasal 1 ayat angka 1 sampai dengan 4 dari “Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939”, (Staatsblad 1939 No. 442) saja. Tetapi perobahan yang diakibatkannya pada struktur dan luas wilayah yang jatuh dibawah kedaulatan negara Indonesia sangat besar. Menurut perhitungan yang kasar cara penetapan batas perairan Indonesia cara diatas, menjadikan luas wilayah negara Indonesia yang tadinya 2,027,087 Km (daratan) menjadi kurang lebih 5,193,250 Km (darat dan laut). Jadi suatu penambahan wilayah berupa perairan nasional (laut) sebesar kurang lebih 3,166,163 Km.
3. Azas Nusantara (azas negara kepulauan Indonesia dan kaitannya dengan Wawasan Nusantara)a. Setelah mengikuti sejarah lahirnya azas negara nusantara yang dimulai dengan Deklarasi Juanda di tahun 1957 dan mengikuti perkembangan selanjutnya hingga diundangkannya Undang – Undang No. 4 Prp., tahun 1960, kiranya baik untuk dijelaskan arti daripada azas negara kepulauan ini.Selain penting dari sudut pertahanan dan politik, azas negara kepulauan, yang dengan Undang – Undang No. 4 Prp., 1960 telah menjadikannya kenyataan bagi Negara Republik Indonesia, mempunyai arti penting pula dipandang dari sudut ekonomi. Dengan menyatakan kedaulatannya atas segala perairan yang terdapat disekitar dan diantara pulau – pulau Indonesia, kita telah dengan sekaligus menyatakan bahwa segala kekayaan alam baik mineral, hayati maupun nabati menjadi milik nasional kita. Termasuk pula dalamnya energi baik yang merupakan kekayaan alam (mineral resource) seperti minyak dan gas bumi maupun energi yang mungkin dibangkitkan oleh tenaga alam.

   Azas negara kepulauan ini juga memberikan dasar atau landasan yang kuat bagi kebijaksanaan perhubungan dan pengangkutan nasional Indonesia, baik di laut dengan memberikan dukungan fisik yang jelas pada prinsip “cabotage”, maupun pengangkutan dan perhubungan udara.

   Kesatuan antara pulau – pulau dan laut disekitarnya yang dinyatakan oleh azas nusantara ini dan pengakuan kesatuan yang hakiki antara kehidupan di darat dan di laut di kepulauan nusantara yang terkandung didalamnya, memberikan yang sangat kuat pada kebijaksanaan nasional Indonesia tentang pengelolaan lingkungan laut nusantara.

   b. Azas nusantara yang mendasari azas negara kepulauan ini penting bagi pemeliharaan keutuhan dan persatuan ABRI dan telah banyak membantu pimpinan ABRI dan pimpinan negara dipertengahan kedua tahun enampuluhan untuk mengatasi kecenderungan angkatan – angkatan untuk menempuh jalan sendiri masing – masing sebagai akibat perkembangan politik dalam negeri yang kritis pada waktu itu. Tekad persatuan dan kesatuan bangsa yang mendasari azas nusantara, ternyata memberikan sumbangan yang besar bagi upaya mengatasi bahaya perpecahan yang timbul waktu itu karena angkatan – angkatan yang menempuh jalannya sendiri – sendiri, dengan wawasannya masing – masing. Krisis ini dapat diatasi dan lahirlah Wawasan Nusantara dengan ABRI yang bersatu padu dan berintegrasi.

   Dari uraian diatas jelas kiranya betapa penting artinya azas negara nusantara ini bagi segala segi kehidupan negara dan bangsa kita. Karenanya tidaklah mengherankan apabila MPR di tahun 1973 telah menetapkan Wawasan Nusantara sebagai wawasan yang menghayati pembangunan nasional dalam segala seginya : politik, ekonomi, sosial budaya, maupun hankam.

   c. Apabila dinyatakan apa kaitannya antara azas nusantara, yang dalam hukum laut internasional berwujud dalam konsepsi negara kepulauan atau konsepsi negara nusantara (negara kepulauan Indonesia), dan Wawasan Nusantara maka jawabannya adalah suatu konsepsi negara nusantara merupakan terutama suatu konsepsi kewilayahan nasional, sedangkan wawasan nusantara merupakan suatu cara pandang kesatuan politik daripada bangsa dan negara yang mencakup kenyataan geografi wilayah negara sebagai suatu negara kepulauan. Dapat juga dikatakan bahwa pengertian kesatuan tanah dan air yang terkandung dalam konsepsi negara nusantara merupakan wadah fisik bagi pengembangan wawasan nusantara.

   Munculnya azas nusantara ini sebagai konsepsi negara kepulauan dalam hukum laut dan tumbuh bekembangnya konsepsi negara kepulauan sebagai perwujudan azas nusantara ini merupakan suatu peristiwa sejarah yang kelahirannya terdorong oleh kebutuhan politik waktu itu, karena itu tidak salah kiranya untuk memandang kebijaksanaan dan langkah – langkah yang ditempuh oleh Indonesia sejak tahun 1957 itu sebagai tindakan politik.

   d. Arti konsepsi nusantara sebagai manifestasi pemikiran politik Indonesia telah dimantapkan dengan ditetapkannya Wawasan Nusantara sebagai dasar pokok daripada pelaksanaan GBHN dalam Ketetapan MPR No. IV Tahun 1973. Ditetapkannya wawasan nusantara yang antara lain menekankan pada prinsip kesatuan wilayah, bangsa dan negara yang memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan yang meliputi tanah (darat) dan air (laut) secara tidak terpisahkan, merupakan tahapan terakhir daripada perkembangan konsepsi nusantara yang dimulai sejak akhir tahun 1957.

   Kiranya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan demikian usaha atau perjalanan bangsa Indonesia menemukan identitasnya kembali telah terlaksana. Hakekat kesatuan darat (tanah) dan laut (air) ini sebenarnya telah lama ada dalam kesadaran bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dalam kata “tanah air”, suatu istilah atau ungkapan yang tidak terdapat dalam bahasa lain.

   Dilihat dari sudut ketatanegaraan ketetapan MPRS tersebut menguatkan apa yang sejak lahir tahun 1957 menjadi kebijaksanaan negara Republik Indonesia di bidang kewilayahan negara, khususnya wilayah perairannya, dan telah diundangkan sejak tahun 1960 (Undang – Undang No. 4 Prp., tahun 1960).

4. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasionala. Perpaduan antara konsep ruang dan kesatuan memberikan implikasi bahwa Negara RI di dalam kesemestaannya merupakan kesatuan yang utuh ; dan ancaman terhadao satu kawasan laut akan diartikan sebagai ancaman nyata terhadap seluruh wilayah negara RI. Karena itulah pengukuhan internasional terhadap Azas Negara Kepulauan melalui Konvensi Hukum Laut adalah sangat kritis.Wilayah nasional suatu negara merupakan modal dasar kodrati yang perlu didaya-gunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan dan keamanan bangsa. Kemajuan teknologi, berkurangnya sumber daya alam serta pertambahan jumlah penduduk telah menjadikan ruang dunia terasa relatif semakin sempit, sedangkan dilain pihak dirasakan pula bahwa politik kekuasaan negara maju sebaliknya semakin bersifat global. Karena itu setiap bangsa berusaha menjadikan wilayah nasionalnya masing – masing suatu ruang hidup yang mampu mendukung kepentingan nasionalnya, dimana perbatasan wilayah nasional tidak hanya mempunyai dimensi politik dan hukum semata – mata tetapi juga mempunyai dimensi ekonomi dan budaya bangsa.

   Menyempitnya ruang dunia sebagaimana diuraikan diatas membuat aspek wilayah menjadi faktor yang makin penting didalam pembentukan posisi kekuasaan maupun politik kekuasaan yang mampu menjamin tegaknya kedaulatan, integritas wilayah serta kesatuan dan persatuan bangsa.

   b. Wawasan nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia, merupakan inti dasar budaya bangsa Indonesia yang dilandasi oleh falsafah Pancasila serta kondisi dan posisi geografi wilayah Indonesia yang menentukan pola pikir dan tata laku bangsa dalam mewujudkan kehidupan nasional yang dikembangkan dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungannya. Dilain pihak Wawasan Nusantara, sebagai konsepsi geo-politik bangsa dan negara Indonesia dikembangkan untuk menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional serta merentangkan hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan ketertiban dunia.

Wawasan Nusantara mendasari dinamika bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD’45 yaitu :

1. di bidang politik, pertahanan dan keamanan : mempertahankan kemerdekaan dan menjamin kelanjutan kehidupan bangsa dan negara dan turut serta menegakkan perdamaian dunia ;
2. di bidang ekonomi : memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, dan
3. di bidang sosial budaya : mencerdaskan kehidupan bangsa

Berdasarkan Wawasan Nusantara yang telah saya jelaskan sejarah kelahiran, pertumbuhan (evolusi) serta artinya diatas itulah akan diusahakan suatu pendekatan terhadap kebudayaan nasional Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantara.

Sebelum saya akhiri uraian mengenai wawasan nusantara sebagai pengertian persatuan dan kesatuan bangsa yang disesuaikan dengan kenyataan geografi Indonesia sebagai negara kepulauan, perlu dikemukakan bahwa tidak kurang pentingnya dalam proses pertumbuhan dan perkembangan wawasan nusantara ini adalah bertambah sempurnanya hubungan pengangkutan (transportation) dan komunikasi (communication) antar pulau yang telah berlangsung dari tahun ke tahun dan bagi sistim komunikasi antar pulau mencapai titik puncaknya dengan diadakannya komunikasi satelit domestik Indonesia yang melengkapi sistim komunikasi yang ada hingga waktu itu.

Adanya tekad bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa walaupun hidup berserak di atas pulau – pulau yang beribu – ribu jumlahnya dan berbeda suku, ditambah dengan sistim alat perhubungan dan komunikasi yang memungkinkan yang berserakan itu menjadi satu dalam kenyataan menyebabkan bahwa nusantara merupakan suatu kenyataan dimana ia lebih daripada sekedar kumpulan daripada pelbagai suku bangsa yang berdiam dipelbagai pulau belaka.

Kesatuan (entity) inilah yang diikat oleh ideologi dan falsafah yang sama dan didorong oleh tekad untuk terus langsung hidup sebagai suatu bangsa dan negara yang dimaksudkan dengan nusantara.

IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

Apabila kita memahami uraian dalam halaman – halaman terdahulu mengenai Wawasan Nusantara, kiranya akan jelas bahwa ia merupakan suatu konsep tentang kesatuan nasional bangsa Indonesia yang disatu pihak menunjukkan perlu adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang bertempat tinggal disuatu negara terdiri dari beribu – ribu pulau yang berserakan di khatulistiwa bagian timur ini, tetapi dipihak lain memperlihatkan kepekaan dan ketoleransi yang sangat tinggi terhadap kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi yaitu bahwa bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa dengan tradisi, seni budaya bahkan dengan bahasa yang berlainan.

Keaneka ragaman budaya berbagai suku yang hidup di Indonesia ini digambarkan dengan motto yang kita miliki yaitu BHINEKA TUNGGAL IKA. Adanya keaneka ragaman dalam seni budaya tidak menghalangi terwujudnya cita – cita satu bangsa dan satu negara. Dengan perkataan lain didalam kehidupan budaya bangsa kita wawasan nusantara sudah dilaksanakan dengan nyata. Wawasan nusantara itu diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia yang walaupun beraneka ragam budayanya dan hidup tersebar diantara beribu – ribu pulau di nusantara tetap melaksanakan tekadnya untuk hidup bersatu sebagai satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Untuk memantapkan keanekaragaman kehidupan budaya dalam persatuan dalam bangsa ini, Yayasan Nusantara Jaya dengan kerja sama dengan Departemen P & K, Dirjen Kebudayaan setiap tahun menyelenggarakan lokakarya orang – orang yang bekerja dalam permuseuman. Mereka mengadakan pertemuan untuk lebih mendalami lagi dan meningkatkan kemahiran dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan kemuseuman termasuk aspek – aspek administrasi dan manajemen museum.

Ternyata pertemuan dan lokakarya ini dirasakan sebagai sesuatu yang bermanfaat oleh kalangan permuseuman. Hasilnya nampak dengan kemajuan dengan adanya staff permuseuman yang akhir – akhir ini menampakkan kemajuan dengan adanya staff permuseuman yang sudah terlatih dalam administrasi, manajemen dan aspek – aspek tehnis dalam permuseuman yang modern. Dapat dikatakan bahwa didalam hal kebudayaan wawasan nusantara sudah tidak menjadi masalah lagi, karena adanya kepekaan terhadap dan kebanggaan akan seni kebudayaan daerah ini.

Apabila mengenai pengembangan budaya nasional berdasarkan wawasan nusantara tidak ada permasalahan karena pengembangan seni budaya wawasan nusantara itu cukup memperhatikan dan memberi peluang pada aspirasi dan manifestasi budaya daerah, persoalannya agak lain dengan perkembangan ekonomi kawasan Indonesi Timur. Masalahnya adalah bahwa kawasan Indonesia Timur itu walaupun cukup kaya dengan kekayaan alam seperti barang tambang (mineral), kayu berbagai jenis yang baik bisa dipakai sebagai bahan bangunan atau bahan bagi industri perkayuan lainnya seperti alat rumah tangga (furniture), bahkan sebagai bahan mentah pembuatan kertas (pulp) serta kekayaan hayati dan nabati laut (perikanan berbagai jenis termasuk mutiara), namun dilain pihak terdapat kendala – kendala yang masih perlu diatasi yaitu belum adanya atau berkembangnya infra struktur yang diperlukan untuk pengolahan segala kekayaan alam itu baik yang merupakan energi sebagai sumber tenaga listrik maupun infra struktur bagi sistim transportasi yang bisa menjadikan kawasan bagian timur ini menjadi satu satuan atau bagian Indonesia yang hidup dan berkembang secara ekonomis.

Saya tidak akan bicara secara rinci mengenai ketiga bidang kekayaan alam ini yaitu kekayaan mineral, kekayaan perkayuan dan kekayaan perikanan karena sudah ada masing – masing ahlinya yang akan membahasnya dalam Sarasehan ini.

Saya hanya ingin menekankan perlu dan pentingnya perkembangan prasarana atau infra struktur yang dikawasan timur Indonesia berarti tidak saja sistim atau jaringan jalan raya tetapi juga sistim dan jaringan perhubungan laut. Kita mengetahui bahwa Pemerintah sudah banyak mengeluarkan tenaga, pikiran dan dana untuk mengembangkan pengangkutan laut di kawasan timur Indonesia ini, baik dengan pengembangan pelayaran antar pulau yaitu pengangkutan laut yang menghubungkan pulau – pulau terbesar atau kumpulan pulau yang terpenting atau dengan menyediakan kapal – kapal perintis. Karena membangun armada antar pulau dan perintis ini selain memakan biaya yang besar juga sumber daya manusia yang tidak kecil, mungkin kemajuan yang ada dirasakan agak lambat, namun setelah beberapa tahun berusaha keadaannya kini sudah lebih baik.

Mengenai keadaan jaringan jalan didarat, inipun sangat besar biayanya. Pemerintah selain sedang membangun jalan lintas utara – selatan di Irian Jaya sepanjang perbatasan dengan APBN (Dep. P. U.) ditambah dengan APBD, juga membantu membangun jaringan jalan dengan mewajibkan investor asing besar membangun infra struktur berupa jalan darat seperti dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia. Masalah lain akhir – akhir ini mendapat sorotan tajam adalah pengaturan pembuangan limbah perusahaan tambang dimana sekarang PT. Freeport Indonesia atas desakan opini publik telah atau sedang mengadakan perbaikan – perbaikan setelah ternyata bahwa kecaman – kecaman yang dilancarkan itu ada kebenarannya. Karena masih kurangnya prasarana berupa jalan atau jaringan jalan yang memungkinkan transportasi bahan – bahan dan hasil industri dengan cepat dan murah pembangunan industri perkayuan di pulau Irian misalnya tidak bisa dilakukan dengan segera atau dalam waktu singkat. Keharusan menyediakan infra struktur itu menjadi kendala bagi banyak perusahaan calon investor asing karena perhitungan demikian tentu harus masuk didalam perhitungan ekonomi sebagai komponen biaya.

Sektor perikanan juga merupakan satu sektor yang sangat potensial tetapi belum bisa dikembangkan secara maksimal karena faktor – faktor yang kurang lebih sama dengan sektor mineral dan sektor lainnya yaitu kurang tersedia sarana dan sumber daya manusia, walaupun dalam sektor perikanan persoalan sumber daya manusia ini sebenarnya cukup tersedia. Perihal sarana berupa kapal nelayan, sekarang sudah nampak titik terang dengan adanya deregulasi dibidang perikanan laut ini, yang telah menghilangkan beberapa kendala yang tadinya ada yaitu perihal izin pelayaran bagi kapal nelayan dan kemudahan untuk membeli kapal nelayan dari luar negeri, baik yang baru maupun yang bekas pakai.

Mudah – mudahan deregulasi dibidang perikanan ini akan nampak hasilnya dalam waktu tidak terlalu lama dalam bentuk peningkatan persentase ikan dilaut yang dapat ditangkap dan yang lebih penting lagi yang diekspor langsung kenegara konsumen. Jadi sebenarnya hari depan kawasan timur Indonesia cukup cerah apabila usaha dan upaya pembangunan dilakukan dengan tepat dengan berdasarkan konsep Wawasan Nusantara yaitu yang mengharuskan pendekatan yang disesuaikan dengan kenyataan negara kita sebagai negara kepulauan yang berserakan didaerah laut yang luas yang harus kita ubah dari unsur yang memisahkan pulau – pulau menjadi unsur yang menyatukan pulau. Satu hal yang hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan potensi kita sebagai bangsa bahari yaitu bangsa yang mampu melihat halnya dengan transportasi didarat. Karena demikianlah kenyataan geografi didaerah kita.

Perkembangan Cita-cita dan Pemikiran KESATUAN BANGSA dan NEGARA : Dari Sumpah Pemuda melalui Konsep Negara Kepulauan ke Wawasan Nusantara (Bagian ke-I)

---

Oleh : Mochtar Kusuma – Atmadja

disampaikan pada peringatan Sarasehan Syukuran Makassar Serui (SSMS96)di Ujung Pandang , 30 Juli 1996, dalam rangka mengenang 50 tahun pembuangan ketujuh tokoh pergerakan kebangsaan Makassar ke Serui, Yapen, Irian Jaya oleh penjajah Belanda

Bagian ke-I

Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk diminta mengucapkan suatu pidato pada acara pembukaan sarasehan dua hari yang diadakan untuk memperingati lima puluh tahun berselangnya pengasingan tujuh tokoh pergerakan kebangsaan nasional massal yaitu Dr. G.S.SJ. Ratu-Langie, Lanto Daeng Pasewang, H.I.A. Saleh Daeng Tompo, Josef Latumahina, Soewarno, W.S.T. Pondaag dan I.P.L. Tobing, ke Serui, Yapen, Irian oleh penjajah Belanda tanggal 17 Juni 1946. Saya berpendapat bahwa sarasehan peringatan 50 tahun ini dapat sekali diadakan pada waktu ini ditengah suasana masyarakat yang umumnya tengah dilanda materialisme dan pengejaran kekayaan serta harta yang sebesar – besarnya. Paling tidak diadakannya sarasehan peringatan 50 tahun pengasingan ke Tujuh tokoh gerakan kebangsaan ini merupakan bukti atau menunjukkan bahwa idealisme masih hidup di hati sanubari sebagian bangsa Indonesia.

Permintaan panitia kepada saya khusus untuk menguraikan perihal kesatuan dan persatuan bangsa kawasan nusantara dengan senang hati saya penuhi karena ke Tujuh tokoh pejuang kebangsaan yang diasingkan oleh Belanda itu dengan tepat menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia yang merupakan pesan terpenting Wawasan Nusantara yaitu kesatuan dan persatuan bangsa yang tidak mengenal perbedaan berdasarkan asal – usul keturunan yang didasarkan atas kesukuan. Ke Tujuh orang pejuang gerakan kebangsaan itu berasal dari daerah yang berlain – lainan.

Karena pesan pokok dari pada Wawasan Nusantara ini adalah kesatuan dan persatuan bangsa maka ada hubungan yang erat sekali antara sumpah pemuda yang diucapkan di bulan Oktober 1928 dengan Wawasan Nusantara. Berikut ini saya akan usahakan menjelaskan hubungan antara sumpah pemuda azas negara kepulauan dan wawasan nusantara.

Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia a. Cita – cita Indonesia sebagai suatu bangsa dalam arti masa kini (modern) lahir dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda di tahun 1928 yang mengumandangkan cita – cita satu bangsa, bangsa Indonesia, satu tanah air, tanah air Indonesia dan satu bahasa, bahasa Indonesia. Dengan lahirnya pengertian Indonesia diatas lahirlah suatu pengertian kebangsaan yang satu yang mengatasi pengertian kesukuan atau kedaerahan yang terikat kepada pulau – pulau yang merupakan bagian kepulauan Indonesia seperti pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Sebagai pengertian politik Indonesia dengan penggambarannya dalam semboyan satu bangsa , satu tanah air, satu bahasa dan satu bendera merupakan sesuatu yang lebih besar artinya daripada kumpulan pulau – pulau yang beratus – ratus bahkan beribu – ribu jumlahnya itu. Cita – cita tentang satu bangsa Indonesia dalam arti yang menyeluruh diatas telah mulai disemaikan benih – benihnya di tahun 1908 sehingga berkembang menjadi suatu kekuatan besar melawan penjajahan Belanda waktu itu. Karena kemerdekaan merupakan syarat mutlak bagi kemungkinan diwujudkannya cita – cita kebangsaan Indonesia ini dalam arti yang seluas – luasnya dan sepenuh – penuhnya maka tumbuh dan berkembanglah cita – cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Cita – cita kemerdekaan Indonesia inilah yang telah memungkinkan beratus – ratus bahkan beribu – ribu orang berjuang tanpa pamrih berusaha mewujudkan kemerdekaan bangsa yang hidup di nusantara ini walaupun rintangan yang dihadapi mereka tidak sedikit. Banyak perintis kemerdekaan yang dipenjarakan atau dibuang ke pengasingan jauh dari tempat tinggal asalnya. Banyak kaum terpelajar memilih bekerja sendiri daripada bekerja sama dengan pemerintahan penjajahan.Di lapangan pendidikan, timbul dimana – mana lembaga – lembaga pendidikan yang mengutamakan pembentukan watak kemandirian dan semangat kebangsaan. Walaupun lembaga – lembaga pendidikan ini yang meliputu pelbagai tingkat dari sekolah dasar sampai sekolah menengah diasuh oleh badan – badan sosial yang masih diwarnai suasana setempat atau daerah dan adakalanya didirikan oleh suatu golongan agama, yang mengherankan dan mengharukan adalah bahwa semua gerakan usaha curahan cita – cita di bidang pendidikan ini semuanya mencita – citakan kebangsaan Indonesia, siapapun dan apapun wadah yang menggerakkannya. Suatu kenyataan yang tak dapat dibantah adalah bahwa cita – cita kebangsaan Indonesia dan Indonesia merdeka ini telah dapat mengatasi segala perbedaan suku, daerah, agama, tingkat sosial dan kelas. Tidak salah kiranya apabila dikatakan bahwa Sumpah Pemuda merupakan langkah pertama dalam perjalanan menuju lahirnya Wawasan Nusantara.b. Masa pendudukan Jepang selama kurang lebih tiga setengah tahun menambah satu dimensi baru pada proses pematangan cita – cita kemerdekaan bangsa Indonesia yakni pembinaan suatu kemampuan militer disamping suatu gemblengan dan pengerahan watak rakyat Indonesia karena penderitaan dan serta kekurangan yang dialaminya dimasa itu.Dimensi pembinaan kemampuan militer ini merupakan suatu tambahan pada suatu proses pertumbuhan yang dalam segi – segi lainnya sudah hampir lengkap meliputi segala segi kehidupan masyarakat. Memang dinas (wajib) militer merupakan suatu hal yang tidak diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda di tanah jajahannya di Nusantara ini dan baru diperkenalkan pada suatu yang sudah terlambat yakni menjelang serangan Jepang ke Indonesia. Masa pendudukan Jepang juga memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh kedudukan dan pengalaman dalam pemerintahan. Juga bahasa Indonesia memperoleh kesempatan untuk berkembang dengan cepat dari bahasa Melayu yang terbatas pemakaiannya menjadi suatu bahasa yang digunakan dalam segala bidang kehidupan termasuk pemerintahan dan peradilan.c. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Dengan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ini dimulailah suatu tahap baru yakni eksistensi bangsa Indonesia yang berdiri sendiri bernegara yang merdeka. Wilayah Republik Indonesia yang diproklamasikan adalah meliputi seluruh bekas Wilayah Hindia Belanda dulu. Tidak kurang dan tidak lebih. Pemerintah Republik Indonesia disusun dan diatur berdasarkan Undang – Undang Dasar tahun 1945 yang ditetapkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Pancasila ditetapkan sebagai dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sedangkan cita – cita kesatuan dengan keanekaragaman dalam persatuan digambarkan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dengan lengkapnya tiga unsur negara yakni Bangsa Indonesia yang mendiami wilayah Republik Indonesia dengan pemerintahannya sendiri, pemerintah Indonesia, lengkap berdiri negara Republik Indonesia. Karena proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya negara Republik Indonesia tidak disetujui oleh bekas penjajah maka dimulailah perang kemerdekaan Indonesia.Dilihat dari sudut pemikiran kesatuan bangsa dan negara, perjuangan bersenjata RI melawan Belanda merupakan pertentangan antara dua pandangan yang saling berbeda bahkan bertentangan. Di satu pihak RI proklamasi tahun 1945 memperjuangkan negara kesatuan RI sebagai perwujudan dari Sumpah Pemuda, sedangkan dipihak lain pihak Belanda menjalankan lagi politik memecah belahnya dengan mendirikan negara – negara bikinan (boneka) di daerah – daerah yang berhasil didudukinya seperti Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur dan sebaginya. Perjanjian RI – Nederland hasil Konperensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949 yang mengakhiri sengketa Indonesia – Belanda melahirkan Negara Indonesia Serikat (Republik Indonesia Serikat) sebagai hasil kompromi politik antara “kaum republikan” yang memperjuangkan negara Republik Kesatuan tahun 1945 dan kepala – kepala dan wali – wali negara bentukan Belanda yang telah bersatu dalam BFO (Bijzonde Federal Overleg). Bahwa kesadaran kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang diilhami Sumpah Pemuda tahun 1928 ternyata lebih kuat terbukti dari pendeknya usia Republik Indonesia Serikat hasil kompromi politik masa itu dengan perobahan kembali bentuk negara Indonesia menjadi negara kesatuan di tahun 1950.

Gangguan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa oleh sisa – sisa pihak yang tidak menyetujui kemerdekaan negara kesatuan terus berlangsung dipermulaan tahun limapuluhan, tetapi gerakan – gerakan ini (antara lain : pemberontakan Andi Azis di Makassar, RMS di Maluku dan APRA di Bandung) satu persatu dapat dipatahkan. Terhadap gerakan – gerakan politik demikian motivasi dan semangat yang diberikan oleh bersumber pada Sumpah Pemuda ternyata masih cukup kuat untuk mengatasinya.

Di pertengahan kedua tahun limapuluhan timbul gerakan – gerakan di daerah. Kali ini tidak dapat dikatakan merupakan gerakan anti Republik Indonesia karena diantara pemimpin – pemimpinnya terdapat pemimpin – pemimpin dalam perjuangan kemerdekaan. Yang antara lain dipermasalahkan adalah kurang diperhatikannya kepentingan – kepentingan daerah oleh Pemerintah di pusat. Betapapun beralasan keluhan – keluhan yang menjadi dasar pendorong gerakan – gerakan di daerah ini, sebaliknya proses disintegrasi perlu diatasi demi terpeliharanya keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Terhadap gerakan – gerakan ini yang dalam banyak hal dipimpin oleh orang – orang yang menyatakan dirinya tetap setia pada simbol – simbol persatuan bangsa, ingatan pada Sumpah Pemuda saja tidak cukup merupakan himbauan. Untuk menggambarkan kesatuan dan persatuan bangsa tersebar diantara beratus – ratus pulau jelas diperlukan simbol persatuan yang lebih meyakinkan lagi, lepas dari perlu dilenyapkannya sumber ketidakpuasan itu melalui kebijaksanaan – kebijaksanaan Pemerintah di hari kemudian.

1. Lahirnya konsepsi negara Nusantara dan perkembangannya menjadi Wawasan Nusantara a. Lahirnya konsepsi nusantara : Deklarasi 13 Desember 1957. Pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengemukakan suatu pernyataan (Deklarasi) mengenai Wilayah Perairan Indonesia yang berbunyi sebagai berikut : “Bahwa segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau – pulau atau bagian pulau – pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian – bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut territorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis – garis yang menghubungkan titik – titik yang terluar daripada pulau – pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang – Undang”

Pertimbangan – pertimbangan yang mendorong Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan Wilayah Perairan Indonesia ini adalah :

1. Bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu – ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri.
2. Bahwa bagai kesatuan Wilayah (territorial) Negara Republik Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat.
3. Bahwa menetapkan batas – batas laut territorial yang diwarisi dari pemerintah kolonial sebagaimana termaktub dalam “territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939” pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan negara Republik Indonesia.
4. Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan – tindakan yang dipandangnya perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.

Perlu dikemukakan bahwa pada waktu pernyataan pemerintah mengenai Wilayah Perairan Indonesia ini dikeluarkan, negara kita sedang menghadapi bahaya dari luar maupun dari dalam. Dari luar karena sengketa dengan Belanda mengenai Irian Jaya (Irian Barat pada waktu itu) sedang memuncak setelah dialami kegagalan untuk menyelesaikannya dengan jalan damai; dari dalam karena negara diancam oleh gerakan – gerakan separatis di daerah – daerah yang kemudian menjelma menjadi pemberontakan.

Pernyataan Pemerintah mengenai Wilayah Perairan Indonesia ini merupakan suatu peristiwa yang penting dan menentukan dalam usaha. Pemerintah untuk meninjau kembali dan merobah cara penetapan batas laut territorial yang telah diusahakannya sejak pertengahan tahun 1956 dengan membentuk suatu Panitia Interdepartemental untuk meninjau kembali masalah laut territorial dan lingkungan maritim. Walaupun pernyataan Pemerintah tentang Wilayah Perairan Indonesia bukan merupakan hasil kerja Panitia tersebut diatas, setelah dinyatakan maka konsepsi dan materi isi pernyataan ini diserahkan kepada Panitia untuk dijadikan dasar bekerja selanjutnya. Panitia sendiri sesungguhnya telah menyiapkan suatu rencana undang – undang perairan wilayah untuk menggantikan batas lebar 3 mil yang lama yang pada dasarnya hendak merobah batas lebar 3 mil menjadi 12 mil terhitung dari garis pasang surut. Dengan diterima dan dinyatakannya deklarasi tanggal 13 Desember 1957 oleh Pemerintah maka dengan sendirinya konsepsi lama itu ditinggalkan.

Dari teks pernyataan Pemerintah tanggal 13 Desember 1957 maupun pertimbangan yang menjadi dasar tindakan tersebut jelas kiranya bahwa segi keamanan dan pertahanan merupakan aspek yang penting sekali bahkan dapat dikatakan merupakan salah satu sendi pokok daripada kebijaksanaan Pemerintah mengenai perairan Indonesia ini. Disamping itu sendi pokok lainnya yaitu menjamin integritas territorial daripada Wilayah Negara Indonesia sebagai satu kesatuan yang bulat yang meliputi unsur tanah (darat) dan air (laut) menggambarkan segi politik yang tidak kurang pentingnya. Didalam menghadapi situasi yang diancam disintregrasi (politik) karena gerakan – gerakan separatisme dan pemberontakan, pemerintah pada waktu itu membutuhkan suatu konsepsi yang dapat secara jelas nyata dan mudah dijadikan simbol daripada kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia. Konsepsi nusantara sebagaimana dirumuskan dalam pernyataan Pemerintah 13 Desember 1957 memenuhi kebutuhan ini.

Pada tanggal 18 Pebruari 1960, setelah mengalami penundaan atau masa tunggu lebih dari dua tahun, pengaturan perairan Indonesia yang telah ditetapkan dasar – dasarnya dalam Deklarasi 13 Desember 1957 ditetapkan menjadi undang – undang dengan menggunakan prosedur peraturan pemerintah pengganti undang – undang. Apabila diambil intisarinya maka azas – azas pokok daripada konsepsi nusantara sebagaimana diundangkan dalam Undang – Undang No. 4 Prp., tahun 1960 tentang Perairan Indonesia ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk kesatuan bangsa, integritas wilayah dan kesatuan ekonominya ditarik garis – garis pangkal lurus yang menghubungkan titik – titik terluar dari pulau – pulau terluar.
2. Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis – garis pangkal lurus ini termasuk dasar laut dan tanah bawahnya maupun ruang udara diatasnya, dengan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
3. Jalur laut wilayah (laut teritorial) selebar 12 mil dikukur terhitung dari garis – garis pangkal lurus ini.
4. Hak lintas damai kendaraan air / kapal asing melalui perairan nusantara (archipelagic waters) dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara pantai dan mengganggu keamanan dan ketertibannya.

Bagian ke-II

laniratulangi.wordpress.com/…/dari-sumpah-pemuda-melalui-konsep-negara-kepulauan-ke-wawasan-nusantara-bagian-ke-ii

INTRO : Naskah ini dasarnya diambil dari yang disusun oleh DINAS SEJARAH dan MUSEUM DKI Jakarta ditahun 1979 dan ditahun 2014 disempurnakan sesuai dengan adanya masukan2 baru yang dikumpulkan oleh para anggauta keluarga keturunan Dr. G.S.S.J. Ratu Langie.

SEJARAH SINGKAT
DR. G.S.S.J. RATULANGIE

1. Kelahiran dan Pendidikan:
Pada tanggal 5 November 1890 di sebuah Kota Tondano yang terletak paling utara dari Pulau Sulawesi, di tengah-tengah para penduduk yang diliputi dengan suasana tenteram dan damai, telah lahir ke dunia seorang bayi, bayi mana kemudian diberi nama Sam Ratu Langie.
Oleh kedua orang tuanya Ratu Langie dimasukkan ke sekolah dasar Belanda, walaupun hal ini bertentangan dengan hati kecil Ratu Langie yang saat itu ia lebih tertarik kepada tumbuh tumbuhan dengan keindahan alam dan kehidupan binatang-binatangnya seperti kuda dan sapi. Kedua binatang inilah yang merupakan ukuran bagi kemakmuran daerah itu, dimana Ratu Langie gemar sekali menunggang kuda sambil menangkap sapi-sapi liar di hutan-hutan.
Setelah selesai menamatkan Sekolah Dasar Belanda, Ratu Langie meneruskan ke Sekolah “Hoofdenschool” yang kemudian sekolah tersebut menjadi Mulo, dimana Sekolah Mulo ini bagi masyarakat Sulawesi mendapat julukan sekolah Raja, karena sekolah ini bagi wilayah Indonesia bagian timur merupakan sekolah yang tidak ada bandingannya, antara lain dikarenakan sekolah ini mahal bayarannya juga murid-muridnya pun merupakan murid-murid tertentu saja yang boleh memasuki sekolah ini.
Ratu Langie dengan mudah dapat menyelesaikan sekolahnya pada sekolah Mulo, terbukti pada usia 14 tahun ia telah menamatkannya. Karena di Sulawesi tidak terdapat sekolah yang dapat melanjutkan Ratu Langie untuk sekolah terus, maka Ratu Langie harus meneruskan sekolahnya ke Jakarta walaupun dengan rasa berat hati harus meninggalkan tanah kelahirannya yang sangat Ia cintai.
Dengan menumpang kapal laut K.P.M. milik perusahaan Perkapalan Belanda, melalui Surabaya pada tahun 1904 Ratu Langie menuju Jakarta. Setelah selama 2 minggu di atas kapal, untuk pertama kalinya Ratu Langie menginjakkan kakinya di Jakarta, yang kelak di kota ini Ratu Langie mencatat sejarah yang cemerlang dalam perjuangan Kemedekaan Negara dan Bangsa Indonesia.
Di Jakarta Ratu Langie masuk Sekolah Teknik K.W.S., dalam waktu 4 tahun ia berhasil menamatkan pelajarannya dan memperoleh ijazah sebagai ahli mesin dengan nilai angka yang sangat memuaskan.
Dengan bermodalkan ijazah sebagai ahli mesin, Ratu Langie melamar pekerjaan, diterima di Periangan Selatan sebagai ahli teknik Perkereta-apian. Pada masa menjalankan tugasnya disinilah timbul benih-benih antipati terhadap Pemerintah Belanda, ketika ia mendapat perlakuan yang tidak sama antara pegawai pribumi dengan pegawai yang berasal dan keturunan Indo Belanda, disinilah Ratu Langie merasakan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda, untuk membeda-bedakan antara para pegawai yang satu dengan pegawai lainnya, antara satu golongan dengan golongan lainnya.
Ratu Langie yang termasuk dalam pegawai golongan pribumi Indonesia asli, menerima gaji yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan gaji yang diterima oleh sesama pegawai yang berasal dari golongan Indo Belanda. Disamping itu Ratu Langie cukup dengan tinggal di perkampungan rakyat biasa, sementara teman-temannya yang Indo Belanda mendapat fasilitas tempat tinggal di hotel-hotel, padahal ketika mereka pada masa pendidikan di Sekolah Teknik K.W.S. Indo-Indo Belanda itu kepandaiannya kurang dari pada Ratu Langie.
Pada saat itulah timbul suatu tekad dan Ratu Langie berjanji kepada dirinya, akan menuntut ilmu yang setinggi-tingginya, karena hanya jalan itulah satu-satunya untuk memberantas diskriminasi.
Ketika satu-satunya orang tua yang masih ada yakni Ibunya yang sangat ia cintai meninggal dunia di Tondano, Ratu Langie berangkat ke Manado untuk menghadiri penguburan orang tuanya tersebut. Karena kedua orang tua Ratu Langie telah tiada; ayahnya sendiri telah meninggal jauh sebelum ibunya menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka atas seluruh harta kekayaan peninggalan ke dua orang tua Ratu Langie, diadakan pembagian harta warisan antara Ratu Langie beserta saudara-saudaranya. Dengan uang hasil penjualan bagian warisan yang diterimanya inilah Ratu Langie berangkat ke Negeri Belanda untuk melanjutkan cita-citanya menuntut ilmu pengetahuan.
Di negeri Belanda, dalam waktu yang relatif singkat Sam Ratu Langie dengan keuletan, kerajinan yang disertai dengan cita-cita yang besar, ia berhasil meraih dua ijazah yakni ijazah guru dan ijazah Middelbare Acte en Pedagogiek. Namun demikian sesuai dengan semboyan hidupnya yaitu bahwa dengan ilmu pengetahuan yang setinggi-tingginyalah cita-cita dan tujuan, dapat tercapai maka pada tahun 1913 sampai 1919 Ratu Langie mengikuti kuliah kembali pada Universitas Amsterdam dan Universitas Zurich di Swiss, hingga mencapai gelar Doktor dalam bidang Ilmu Pasti dan Ilmu Alam.
Semasa menjadi mahasiswa Ratu Langie tidak hanya mencurahkan perhatiannya kepada memperdalami ilmu saja, namun di samping itu juga ia menerjunkan diri dalam kehidupan kemahasiswaan dan karena aktivitasnya itu, ia terpilih sebagai ketua Perkumpulan Indonesia yang berada di Amsterdam, “Indische Vereeniging”. Lalu kemudian sewaktu menuntut ilmu di Swis, mendirikan dan terpilih menjadi ketua dari satu persatuan mahasiswa yang berasal dari Asia:  “Association d’Etudians Asitiques”. Di dalam organisasi ini terdapat nama-nama yang kemudian mencatat sejarah perjuangan kemerdekaan negara masing2, setelah ia kembali ke tanah air. Diantara lain terdapat nama Jawahral Nehru dari India dan beberapa nama lainnya.
Pada tahun 1919 setelah menyelesaikan studinya di Eropa Sam Ratu Langie kembali ke tanah air untuk melaksanakan tugasna sebagai guru dan mulai perjuangan melawan penjajahan Belanda di tanah air kita.

2. Kepribadian Ratu Langie.
Tubuh Sam Ratu Langie menurut ukuran orang Indonesia termasuk sedang. Rambut hitam walau tidak lebat, hidung mancung, muka lonjong, mata coklat agak sipit dan dahinya yang lebar. Roman muka serius tetapi tidak lepas dari senyuman, yang memberikan kesan sensivitas humoristis. Ratu Langie orangnya mudah memberi reaksi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan logika, dan ia tidak segan-segan pada ucapan yang pedas dan keras, baik terhadap kawan maupun lawan. Akan tetapi sikapnya yang keras ini dibarengi dengan sportifitas dan spontanitas yang tinggi, hal inilah yang menyebabkan ia tidak pernah menyimpan rasa dendam baik terhadap kawan maupun lawan.
Ratu Langie sangat membenci sifat-sifat “Inlander” yang terdapat pada diri beberapa cendekiawan bangsa kita yang mengekor dan menjilat kepada pemerintah Belanda. Kepada mereka ini Ratu Langie memberikan julukan sebagai “Budak-Budak Belanda”.

Ratu Langie adalah orang yang berjiwa besar dengan rasa nasionalisme yang tidak pemah padam. Berbagai macam taktik perjuangan ia terapkan untuk tercapainya tujuan-tujuan nasional yang berkobar dalam jiwanya.
Pengabdiannya terhadap perjuangan Kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia mulai sejak ia menjadi mahasiswa di luar negeni hingga wafatnya. Selama kurang lebih 35 tahun ia bekerja dengan tanpa mengenal lelah, dengan memeras otak disertai dengan ketekunan, kebulatan tekad dan semangat yang tinggi. Ratu Langie berjuang untuk menentang kolonialisme dan imperialisme di dalam segala bentuk dan manifestasinya. Seluruh ilmu pengetahuan dan pengalamannya dipergunakan sebagai senjata ampuh untuk memerangi penjajah Belanda di Indonesia.
Dalam perjuangan politiknya untuk menentang penjajah Belanda, Ratu Langie menerjunkan diri di lapangan : Dewan Penvakilan Rakyat, Organisasi Politik, Penerbitan majalah dan buku-buku, disamping itu juga aktif dalam lapangan keguruan, asuransi, perburuhan, penerangan, kemasyarakatan dan lapangan-lapangan sosial lainnya.
Kehidupan pribadi keluarga Ratu Langie selalu diliputi dengan suasana yang harmonis, hal ini ditandai dengan besarnya perhatian dan rasa cinta terhadap keluarga dan anak-anaknya, Putera-Puterinva menganggap ia sebagai ayah, kawan dan kekasih yang setia, pada hari – hari libur ia selalu mengajak keluarganya untuk pergi bertamasya untuk bergembira, bersuka ria bersama-sama. Mereka selalu hidup bergembira baik dalam keadaan suka maupun duka.
Dalam kehidupan spirituil, Ratu Langie adalah umat yang shaleh ia penganut agama Kristen Protestan. Ia percaya dan yakin akan ke Esaan Tuhan Yang Maha Kuasa, ia percaya bahwa dunia beserta seluruh isinya itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan telah menciptakan manusia yang dilengkapi dengan akal dan fikiran, oleh karenanya manusia berkewajiban untuk berterima kasih kepada yang menciptakannya, dan manusia wajib untuk mempergunakan kekuatan lahir dan bathin yang telah dianugerahkan Tuhan untuk mengisi kehidupannya.
Semasa hidupnya Ratu Langie hidup dengan penuh kesederhaan. Hal ini sesuai dengan kepribadian dan pedoman hidupnya, ia selalu mengutamakan kebahagiaan bathin dan cita-cita yang luhur, ia tidak mengejar materi dan keduniaan. Oleh karena itu ia tidak mempunyai sebuah rumah, sebidang tanah maupun jumlah uang yang besar. Ia hanya memiliki hati yang luhur, kepandaian dan kecerdasan otak. Pada waktu Ratu Langie masih hidup, beberapa saat sebelum berpulang ke Rahmatullah, ia telah berpesan kepada putera-puteranya : “Saya tidak meninggalkan barang ataupun uang kepadamu. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya karena pengetahuan merupakan modal yang paling berharga selama hidupmu. Saya tidak meninggalkan harta kepadamu, tetapi saya meninggalkan banyak teman-teman yang akan berkata kepadamu “Kami mengenal Ayahmu”.
Itulah pesan terakhir Sam Ratu Langie kepada putra-putranya beberapa saat sebelum ia kembali memenuhi panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa.

3. Masa Penjajahan Belanda
Pada waktu DR. G.S.S.J. Ratu Langie kembali dari Eropa setelah menyelesaikan pendidikannya selama 10 tahun di sana, setibanya di Indonesia tahun 1919, keadaan negara-negara Eropa berada dalam keadaan revolusi-revolusi dan suasana serba kekurangan, Indonesia pun pada waktu itu dalam keadaan serba krisis baik politik maupun ekonomi.
Setibanya di Indonesia Ratu Langie memasuki bidang pendidikan/perguruan, dengan memberikan pelajaran Ilmu Pasti dan Ilmu Alam pada Sekolah Teknik di Yogyakarta. Atas masuknya Ratu Langie sebagai tenaga pengajar pada sekolah tersebut, pihak Belanda mengadakan kecaman-kecaman yang menyatakan bahwa seorang Inlander tidak patut memberikan pelajaran kepada anak-anak Belanda. Walaupun cita-citanya untuk  aktip dalam mencerdaskan anak bangsanya seakan-akan tercapai namun karena berbagat ancaman dan hambatan yang diterimanaya selama mengajar maka Ratu Langie memililih untuk lebih mengembangkan aspirasi-aspirasi politik. Maka tugasnya sebagai guru dijalankan hanya tiga tahun dalam mana ia sempat menulis beberapa artikel dalam majalah Perguruan Menengah Atas. Artikel-artikel tersebut antara lain : “Pemikiran secara logika” dan “Keserasian Rohani dan jasmani”.
Tahun 1922 Ratu Langie mendirikan dan ia sebagai pemimpinnya sebuah maskapai Asuransi “Indonesia” di Bandung. Munculnya Maskapai Asuransi Indonesia, ini sangat menarik perhatian masyarakat, hal ini disebabkan untuk pertama kalinya nama Indonesia di pakai secara resmi di masyarakat. Maka wajarlah apabila Ratu Langie kita sebutkan sebagai pelopor (pencipta) pemakaian nama Indonesia di kalangan bangsa kita sendiri.
Pada saat itu pulalah tertariknya perhatian Bung Karno terhadap ide dari pada Ratu Langie, kala itu ia masih menjadi mahasiswa di Bandung.
Sebagaimana halnya pada lapangan pendidikan, lapangan asuransi pun bagi DR. Sam Ratu Langie tidak cukup efektip untuk merealisasikan segala cita-citanya yang luhur. Sementara itu gerakan politik semakin berkembang. Para pemuda pada masa itu bertambah aktif, apalagi setelah adanya Politik Non Kooperasi yang dipelopori dan dipopulerkan oleh Mahatma Gandhi dalam politiknya untuk mengusir penjajah Inggris di India.
Di Jawa pun Politik Non Kooperasi hendak diterapkan. Akan tetapi karena organisasi Boedhi Oetomo sebagai pelopor adanya organisasi di Indonesia, seolah-olah berhaluan Kooperatif maka aksi-aksi di Jawa yang berhaluan non Kooperasi tidak meluas dan meratapi kalangan masyarakat.
Di kalangan para pegawai negeri maupun swasta membentuk organisasi- organisasi Buruh, mereka mengadakan gerakan yang bertujuan untuk perbaikkan nasib. Melihat situasi yang demikian itu DR. Ratu Langie segera mencari lapangan pekerjaan baru yang lebih luas. DR. Ratu Langie bekerj sebagai Sekretaris Dewan Minahasa di Manado. Di sinilah ia mulai mengembangkan ide-ide politiknya. Usahanya yang pertama ialah berusaha membatalkan pajak kerja paksa yang bernama “Herendienten”. Belanda mengistilahkan sebagai jasa-jasa Tuan, akan tetapi kenyataannya adalah jasa-jasa budak. Bangsa kitalah sebagai budak-budaknya mereka. Usaha Dr. Ratu Langie kedua adalah mengadakan pemindahan penduduk (transmigrasi) dari Minahasa yang padat menduduknya ke daerah-daerah lain dengan jalan membuka daerah-daerah baru yang masih kosong seperti di daerah Modoinding dan Kanarom. Dengan demikian maka Dr. Ratu Langie adalah merupakan pelopor sistem transmigrasi di negara kita, yang hingga sekarang ini sedang di galakkan.
Waktu itu di Minahasa telah berdiri sebuah Partai Politik yang bersifat lokal, bernama “Persatuan Minahasa”, namun setelah partai Persatuan Minahasa dibawah pimpinan Dr. Sam Ratu Langie, partai ini berubah menjadi partai Nasional yang mengadakan kerjasama dengan partai-partai politik lainnya. Erat sekali hubungannya dengan kepemimpinan Ratu Langie dalam Partai Persatuan Minahasa, maka pada tahun 1927 DR. Ratu Langie terpilih menjadi anggota Dewan Rakyat (Volksraad) yang berkedudukan di Jakarta. Sementara itu di Jakarta telah didirikan oleh Bung Karno dan kawan-kawan Partai Nasional Indonesia (P.N.I) dengan tujuan untuk memperkuat persatuan dan Kebangsaan Indonesia. Kemudian Bung Karno membentuk pula “Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia” (P.P.P.K.I). Dengan berdirinya organisasi tersebut, membuat DR. Sam Ratu Langie lebih yakin dan semakin teguh akan perjuangannya di Dewan Rakyat, ia selalu menselaraskan antara ucapan-ucapan serta aksi-aksinya dalan Dewan tersebut, dengan situasi dan perkembangan politik yang sedang berjalan di luar Dewan.
Atas inisiatif DR. Ratu Langie dibentuk suatu Gabungan Partai-partai Politik Indonesia (G.A.P.I) pada tahun 1937. Partai Politik Persatuan Minahasa juga merupakan anggota dari GAPI tersebut. Dengan jalan mengadakan kongres-kongres rakyat, mempersatukan aksi-aksi dalam lapangan politik, ekonomi dan sosial, dengan sasaran utama mencapai demokrasi dan pemerintahan sendiri. Konggres yang pertama GAPI diadakan pada tahun 1934 dan berlangsung dengan sukses.
Dewan Rakyat (Volksraad) tidaklah mencerminkan namanya yakni suatu dewan dengan faham demokrasi, hal ini dapat dilihat daripada anggota- anggota yang duduk dalam dewan tersebut. Seharusnya wakil rakyat Indonesia yang duduk dalam dewan merupakan jumlah mayoritas, tetapi tidaklah demikian adanya, anggota dewan yang duduk mewakili rakyat Indonesia jumlahnya sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh rakyat di Indonesia ini, Di samping itu pula walaupun ada wakil rakyat Indonesia yang duduk dalam dewan, bukanlah hasil pemilihan rakyat yang sekaligus mencerminkan wakil rakyat Indonesia, akan tetapi anggota yang duduk dalam dewan ini adalah hasil penunjukkan (pengangkatan) dari Pemerintah Belanda sendiri. Dengan demikian maka suara yang berarti. Narnun demikian wakil-wakil rakyat Indonesia dalam dewan tidaklah mensia-siakan kesempatan ini, mereka pergunakan sebaik-sebaiknya. Melalui Pidato-pidatonya berhasil menelanjangi politik “Exploitation de I’homoe par I’home” dan “Exploitation de nation par nation” yang dijalankan oleh Pemerintah Belanda di Indonesia
Salah satu pidato DR. Ratu Langie di depan sidang Dewan Rakyat antara lain membeberkan praktek Pernerintah Belanda tentang “Hongi Tochten” yakni penghancuran tanaman rempah-rempah kepunyaan rakyat Maluku untuk kepentingan monopoli perdagangan Belanda. Pajak Natura yang mengharuskan rakyat Indonesia menanam dan menghasilkan jenis tanaman-tanaman baru yang diperlukan oleh bangsa Belanda. Disamping itu mengadakan monopoli produksi garam di Indonesia, serta hasil karet rakyat dikenakan biaya export yang tinggi. Kemudian praktek ordonansi- ordonansi sewa tanah di daerah-daerah penghasil gula yang disertai dengan kekerasan. Hal ini menimbulkan kemiskinan yang merajalela, juga rasa ketakutan dari rakyat Indonesia yang tiada henti-hentinya.
Dr. Ratu Langie melalui pidatonya di depan sidang Dewan Rakyat berhasil pula membeberkan bukti-bukti yang disertai data statistik angka dengan tepat, dimana terlihat cara penghisapan kekayaan rakyat Indonesia oleh Pemerintah Belanda. Seluruh kekayaan rakyat Indonesia diboyong ke negeri Belanda untuk memperkaya negaranya, dan membiarkan rakyat Indonesia dalam jurang kemiskinan, dengan taraf kehidupan yang minimal sekali.
Tahun 1930 Dr. Ratu Langie menjadi anggota Nationale Fractie (N.E.), melalui organisasi ini secara legal ia memperjuangkan pembebasan rakyat dari himpitan dan tekanan-tekanan Belanda yang sangat berat dirasakan, serta memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia. Melihat tindakan yang dijalankan oleh organisasi Nationale Fractie yang mereka anggap akan membahayakan pihaknya, Belanda segera mencurigai dan segera mengawasi segala gerak dan langkah orgamsasi ini.
Dr. Ratu Langie bersama teman-teman setianya yaitu : Mohamad Thamrin dan Soetardjo menerbitkan buku “Pacific” yang isinya antara lain memuat keadaan serta nasib bangsa-bangsa Asia di sekitar Lautan Pasifik.
Tidak lama kemudian Dr. Ratu Langie beserta Dr. M. Amir, F. Dachlan menerbitkan pula Surat Kabar Mingguan berbahasa Indonesia “Peninjauan”, dimana melalui surat kabar ini membahas baik tentang keadaan kehidupan masyarakat maupun keadaan kehidupan sosial politik pada waktu itu. Intinya membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk berjuang bersama-sama mengusir penjajahan Belanda.

Melihat keadaan yang demikian membahayakan, Belanda berusaha sekuat tenaga mencari-cari dalih untuk menangkap Dr. Ratu Langie. Usaha Belanda ini berhasil, dengan alasan bahwa Ratu Iangie telah merugikan Pemerintah Belanda dengan menggelapkan uang sebesar F 100.-
Dengan mempergunakan perangkap yang berupa alasan yang tidak masuk akal, disertai dengan menjelek-jelekkan nama Dr. Ratu Langie, Belanda berhasil menangkap Ratu Langie. Harapan Belanda dengan alasan-alasan tersebut diatas, rakyat Indonesia akan membenci Ratu Langie. Dengan demikian Belanda cukup kuat alasan untuk memecatnya dan keanggotaan Dewan Rakyat

Namun hal ini tidak mengenai sasarannya, dugaan dan harapan Belanda meleset semua, rakyat Indonesia beserta tokoh-tokoh masyarakat bukannya membenci, melainkan mereka tetap memberikan dukungan sepenuhnya serta mencintai Dr. Ratu Langie. Bahkan dari setiap pelosok tanah air Indonesia mengalir permohonan-permohonan yang ditujukan kepada Gubemur jenderal Belanda, agar Dr. Ratu Langie segera dibebaskan kembali.
Melihat siasatnya gagal, pihak Belanda tidak terus putus asa, mereka tetap bersikeras untuk menangkap dan menghukum Dr. Ratu Langie. Dr. Ratu Langie terpaksa menjalani hukuman penjara selama 4 bulan di Sukamiskin Bandung. Dengan catatan karena Dr. Ratu Langie telah mengalami hukuman penjara, apabila nanti keluar dan bebas, tidak ada hak lagi untuk duduk dalam Dewan Rakyat.

Selama menjalani hukuman penjara di Sukamiskin, Dr. Ratu Langie berhasil menulis sebuah buku berjudul “Indonesia in den Pacific”. Sekeluarnya dari penjara Sukamiskin, Dr. Ratu Langie menerbitkan majalah mingguan politik berbahasa Belanda “Nationale Comentaren” (N.C.). Mingguan ini mendapat perhatian besar dari kalangan pelajar dan kaum cendikiawan bangsa Indonesia. Melalui majalah ini Dr. Sam Ratu Langie mengemukakan komentar-komentarnya mengenai keadaan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan, yang kemudian dibaca oleh masyarakat Indonesia secara meluas.
Pada mulanya Dr. Ratu Langie menerbitkan majalah mingguan “Nationale Comentaren” ini tanpa modal yang cukup berarti, ia kerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain kecuali istrinya sendiri. Ia memimpin redaksi sendiri, ia mengarang sendiri, dan ia susun sendiri. Disebabkan N.C. makin lama makin populer dikalangan bangsa Indonesia, yang menyebabkan makin banyak permintaan untuk berlangganan. Dengan demikian jumlah oplah penerbitanpun semakin banyak, yang semula penerbitan N. C. tanpa modal, maka dalam waktu yang singkat penerbitan majalah mingguan Nationale Comentaren dapat dibanggakan dari segi komersilnya.
Golongan terpelajar dan kaum cerdik cendikiawan di seluruh tanah air Indonesia menyambut gembira atas terbitnya majalah N. C., hal ini disebabkan majalah tersebut memberikan komunikasi dan nafas baru dalam pemberitaan-pemberitaannya.
Sebaliknya bangsa Bclanda memandang sebagai majalah yang mengobar-ngobarkan sentimen anti Belanda. Oleh karenanya majalah N. C., dianggap membahayakan pihak Belanda. Sebelum majalah N. C. berbuat lebih jauh, secepatnya harus segera diadakan larangan untuk terbit majalah tersebut, sekaligus pemimpinnya yakni Dr. Ratu Langie harus ditangkap.
Perang Pasifik telah meletus, kesempatan ini segera dipergunakan oleh Belanda untuk melaksanakan rencananya. Atas tuduhan bahwa N. C. merupakan alat subversif Jepang, dan penerbitannya dibiayai Jepang, Dr. Ratu Langie ditangkap dan majalah mingguan politik Nationale Comentaremi dinyatakan tidak boleh terbit lagi. Akan tetapi karena tuduhan-tuduhan ini hanyalah merupakan siasat Belanda dan tidak mempunyai bukti-bukti, maka Dr. Ratu Langie pun dibebaskan kembali dan melanjutkan penerbitan majalah N. C. hingga edisi terakhir tanggal 3 Maret 1942.
Penerbitan N. C. diakhiri, disebabkan pada tahin itu telah mendarat Tentara Jepang di Indonesia yang melarang beredarnya majalah Nationale Comemitaren.

4. Perang Dunia dan Perang Pasifik Pecah
Perang Dunia pecah (1939-1945) pada hakekatnya sebab-sebab Perang Dunia II, sama dengan sebab-sebab timbulnya perang Dunia Pertama. Perang terjadi di Eropa antara blok negara-negara satu dengan blok negara-negara lainnya, yang dimaksudkan disini ialah antara Jerman di satu pihak dengan Sekutu di pihak lain.
Dengan kekuatan raksasa satu persatu negara-negara Eropa diduduki Jerman seperti : Denmark, Norwegia, Belgia, Perancis dan lain-lain. Pada tanggal 10 Mei 1940 Negeri Belanda diduduki Jernian, pemerintah Belanda menyingkir ke London. Sejak peristiwa itu hubungan antara Negara Belanda dengan daerah jajahan Indonesia terputus.

Hal ini sangat mempengaruhi keadaan di Indonesia. Anggota Dewan Rakyat wakil bangsa Indonesia berpendapat bahwa kini tibalah saatnya untuk mengadakan perbaikan-perbaikan di dalam pemerintahan seperti yang dikehendaki mereka yakni kemerdekaan bangsa Indonesia. Akan tetapi cita-cita mereka ini semuanya kandas, disebabkan jurang antara kita dengan pemerintah penjajah terlalu lebar dan belum dapat diperkecil untuk disatukan, hal ini terbentur pada ketetapan pemerintah Hindia Belanda, yang tidak mengadakan perubahan-perubahan di dalam struktur pemerintahannya. Perang Dunia II makin hari semakin meluas, secara tiba-tiba pada tanggal 7 Desembcr 1941 Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pasifik. Dengan ini Jepang scbagai partner Jerman, menyatakan perang kepada negara Sekutu di Asia dan Pasifik.
Jepang bergerak dengan cepat : Indocina, Muang Thai, Birma, Malaka, Filipina, Singapura yang kemudian ke Indonesia.
Angkatan laut Sekutu dengan sekuat tenaga mengadakan perlawanan di Selat Makassar dan disebelah selatan Pulau Bali, dengan maksud untuk menghambat serangan Angkatan Perang Jepang, akan tetapi pada fase pertama perang pasifik ini gerakan Angkatan Perang Jepang tidak dapat dibendung lagi. Perlawanan terakhir Angkatan Laut Sekutu berkobar di Laut Jawa, di bawah pimpnian Laksamana Karel Dorman. Setelah pertemuan ini diselesaikan oleh balatentara Jepang, dengan mudah pulau Jawa mereka duduki (8 Maret 1942). Hanya dalam tempo beberapa bulan saja Jepang mendapat kemenangan kemenangan. Seluruh Asia Tenggara termasuk Indonesia berhasil ia duduki.
Pada tanggal 8 Maret 1942 tentara Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, sejak itu Indonesia berada di bawah pemerintahan militer Jepang.
Setibanya di Pulau Jawa, jawatan propaganda Jepang (Sendenbu) segera mulai bekerja dengan giat untuk mempengaruhi bangsa Indonesia, dengan memberikan penerangan kepada banyak khalayak ramai bahwa kedatangan mereka membawa tugas suci yaitu untuk membebaskan bangsa Indonesia dan belenggu penjajahan, dan bahwa mereka akan memberi kemakmuran kepada rakyat dengan membentuk “Lingkungan Kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya” dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Untuk mencapai tujuan itu Sekutu harus dilenyapkan dari Indonesia dan Asia, oleh karena itu rakyat Indonesia harus turut serta dalam peperangan yang dahsyat yang mereka sebut “Perang Suci”. Apa yang digembar-gemborkan Jepang, kenyataannya tidak satupun yang mereka laksanakan. Jepang tidak nampak akan membebaskan rakyat Indonesia dari tangan penjajahan Belanda, untuk memberikan kemerdekaannya.
Propaganda “Kemakrnuran bersama Asia Timur Raya semata-mata ditujukan untuk memperkuat kedudukan mereka terhadap serangan-serangan Sekutu. Satu-satunya tindakan jepang yang mendapat sambutan rakyat Indonesia ialah dengan dibebaskannya pimpinan-pimpinan bangsa Indonesia dari tahanan Belanda di Digul antara lain : Sukarno, Hatta, Syahrir dan Cipto Mangunkusumo.
Pada pertama-tama kedatangan Jepang di Indonesia, Dr. Ratu Langie tetap tinggal di Jakarta, ia bersifat pasif saat itu. Dr. Ratu Langie tengah bekerja dalam lapangan sosial antara lain: menolong memberi nafkah kepada keluarga-keluarga berasal dari Sulawesi, menampung keluarga KNIL, menampung pada pelajar dan mahasiswa yang putus hubungan dengan orang tua mereka akibat peperangan dan lain-lain.
Pada tahun 1944 Dr. Ratu Langie oleh tentara Jepang dipindahkan ke Makassar menjadi penasehat Angkatan Laut Jepang “ Min Seifu” yang bekuasa di wilayah Indonesia Timur.
Saat itu rakyat hidup dalam keadaan tekanan moril dari pihak Tentara Jepang dan tekanan fisik dan pihak tentara Sekutu setiap hari selalu mengadakan pengintaian-pengintaian, penembakan-penembakan dan pemboman-pemboman dari udara.
Akibatnya rakyat Indonesia yang tidak berdosa menjadi korban daripada serangan-serangan tersebut.
Di Sulewesi Dr. Ratu Langie mendirikan perkumpulan “Sumber Darah Rakyat (SUDARA)” yang menurut instruksi Jepang melalui onganisasi ini hendaknya dapat membangun semangat anti sekutu, akan tetapi pada prakteknya melalui SUDARA, Dr. Ratu Langie menggembleng semangat persatuan rakyat, demi untuk tercapainya kemerdekaan Republik Indonesia, hal ini ia kemukakan melalui pidato-pidatonya di depan rakyat, meskipun di bawah pengawasan yang ketat dan tentara jepang. Organisasi SUDARA sama dengan organisasi “Pusat Tenaga Rakyat” di Jawa yang didirikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta.
Kalau pada zaman sebelumnya (masa Penjajahan Belanda) sistim feodal benar-benar diterapkan dan dipertahankan, sehingga golongan ningrat bangsawan istana bisa berbuat sewenang-wenang. Maka pada zaman Jepang penggolongan masyarakat semacam itu dihapuskan, semua orang Indonesia disamakan, dan merasa dirinya masing-masing sama dan sederajat, sistim feodalisme dihilangkan. Hilangnya sistim feodalisme ini, menimbulkan rasa harga diri pada rakyat, sehingga mereka berani berbuat untuk mencapai kemerdekaan. Kesengsaraan, gemblengan, disiplin yang dialami rakyat Indonesia pada zaman Jepang merupakan bekal dan landasan yang kuat bagi perjuangan bangsa Indonesia.
Perang makin lama makin menghebat, penghidupan makin susah, bahan-bahan makanan, pakaian, obat-obatan hampir tidak ada untuk rakyat Indonesia. Semua itu dipergunakan untuk keperluan perang. Setelah mengalami kemenangan-kemenangan pada fase perang Pasifik, akhirnya Angkatan Laut Jepang dapat dipukul mundur dari laut Koral, disinilah Laksamana Nimitz berlomba-lomba dengan Angkatan Daratnya yang dipimpin oleh Jenderal Mac Arthur saling dahulu mendahului siaa yang sampai ke Tokio. Kota-kota di Jepang banyak yang hancur karena bombardemen Amerika. Yang di akhiri dengan jatuhnya bom atom diatas Hiroshima dan Nagasaki disitu jatuh korban tidak terhitung jumlahnya. Peristiwa ini mengakhiri Perang Pasifik.
Jepang menyadari akan kekalahan-kekalahan yang ia alami, oleh karenanya Jepang berusaha menarik bantuan materiil dan moril dari bangsa Indonesia, dengan janji kemerdekaan.
Pada awal bulan Agustus 1945 Dr. Ratu Langie memimpin suatu Missi Sulawesi berangkat ke Jakarta untuk turut mengesahkan dan mengumumkan U.U.D.R.I. yang sedang dipersiapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Bung Karno dan Bung Hatta dan beranggotakan 25 orang. Akan tetapi missi ini kembali ke Sulawesi dengan tanpa hasil. Hal ini disebabkan pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang telah menyerah kepada sekutu. Walaupun telah dipersiapkan scgala sesuatunya, Jepang pada saat-saat terakhir menjelang mereka menyerah tidak bersedia menyatakan kemerdekaan Indonesia, disebabkan salah satu syarat dari  kapitulasinya ialah mempertahankan status quo dan semua daerah yang didudukinya.
Akan tetapi bangsa Indonesia yang telah berabad-abad lamanya merasakan pahit getirnya dijajah bangsa asing, tidak mau lagi menyerahkan nasibnya kepada bangsa lain. Maka pada hari yang sangat bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia. Dengan demikian terbentuklah negara kesatuan Republik Indonesia hingga sekarang ini.

5. Zaman Kemerdekaan
Sejak Proklamasi Kemerdekaan R.I. pada tanggal 17 Agustus 1945 dinyatakan, segera di bentuk daerah-daerah propinsi di luar Jawa dan diangkat gubemur-gubemur untuk daerah tersebut, antara lain:
 Dr. Sam Ratu Langie untuk Propinsi Sulawesi
 J. Latuharhary SH untuk Propinsi Maluku
 Ir. P. Moh. Noor untuk Propinsi Kalimantan dan
 G. K. Poedjie untuk Propinsi Sunda Kecil

Tentara Sekutu segera mendarat di Seluruh kepulauan Indonesia, dengan dalih untuk membebaskan tahanan-tahanan Jepang, maka Gubemur-gubemur yang telah ditunjuk kecuali Dr. Ratu Langie, tidak sempat menjalankan tugasnya sebagai gubemur, hal ini karena daerah-daerah yang akan mereka pimpin telah diduduki oleh Tentara Sekutu (Inggris dan NICA = Netherland Indies Civil Administration).
Dr. Ratu Langie setibanya di Sulawesi untuk menjalankan tugas sebagai Gubemur disana, menghadapi tantangan yang hebat yakni memperoleh sambutan yang berupa serbuan-serbuan tentara Sekutu dan Belanda yang ditujukan kepada daerah kekuasaannya.
Menghadapi situasi demikian, Gubemur Ratu Langie mengkoordinir semua potensi nasional untuk membulatkan perjuangan, serta tetap berusaha mepertahankan dan membela Negara Republik Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat. Semua organisasi perjuangan, ditampung dalam satu wadah bernama “Pusat Keselamatan Rakyat” yang diketuainva sendiri. Dalam memusatkan eksponen-eksponen nasional yang progresip revolusioner, Dr. Ratu Langie mengangkat pembantu-pembantunya dari seluruh unsur pemuka-pemuka tanah air yang berada di Makassar. Dengan sistim perjuangan selalu berpegang teguh kepada semboyan “Bersatu kira teguh, bercerai kita runtuh” pembantu-pembantu tersebut antara lain
1. Suwarno dari Pulau jawa
2. I.P.L. Tobing dari Sumatera
3. Latumahina, SH dari Maluku
4. W.S.T. Pondaag dari Sulawesi Utara
5. Lanto Daeng Pasewang dari Sulawesi Selatan
6. Saleh Daeng Tompo dari Sulawesi Selatan
7. Zainal Abidin, SH dari Sulawesi Selatan

Segenap rakyat Sulawesi dari kalangan bawah hinga atas dengan rasa gembira dan gegap gempita menyambut Proklamasi Indonesia, mereka semua mendukung Dr. Ratu Langie sebagai Gubemur Sulawesi hasil penunjukan dan Pemenintah Republik Indonesia yang berada di Jakarta.
Tugas pertama Gubemur Ratu Langie adalah mengkonsolidasikan Republik Indonesia di wilayah Sulawesi. Para pejuang Indonesia yang berada di Sulawesi menuntut agar secepamya diadakan pengarnbil alihan kekuasaan dari tangan Jepang. Untuk memenuhi tuntutan para pemuda Sulawesi, Gubemur Ratu Langie mengadakan pertemuan dengan pimpinan Jepang agar Tentara Jepang di Sulawesi mau menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah Republik Indonesia disana. Akan tetapi permintaan ini ditolak oleh Jepang, bahkan tentara Jepang membenikan ancaman apabila terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh para pemuda, Jepang tidak segan-segan akan menghadapinya dengan kekerasan senjata.
Mengingat para pemuda Sulawesi tidak memiliki persenjataan yang lengkap dibandingkan dengan kekuatan Jepang, hanya bermodalkan semangat saja yang meluap-luap, hal ini tidak akan memberikan hasil apa-apa. Oleh karenanya Gubemur Ratu Langie menasehatkan kepada para pemuda agar menunda dahulu maksud mereka, dengan tujuan agar tidak mengakibatkan jatuhnya korban sia-sia di pihak kita, mengingat ketidak seimbangan dalam kekuatan senjata. Setelah Jepang menyerah kalah pada Sekutu, satu bulan kemudian Pasukan Tentara Sekutu dibawah pimpinan seorang opsir Australia Jenderal Mac Dougherty mendarat di Sulawesi yang disertai para pegawai NICA. Mereka datang dengan tujuan untuk membebaskan tahanan-tahanan Jepang dan mengembalikan ke negaranya, akan tetapi kenyataannya mereka datang di Sulawesi untuk berupaya mengembalikan pemerintahan penjajah Belanda. Hal inilah yang menjadi tantangan hagi Ratu Langie.
Kedatangan Tentara Sekutu dan NICA yang berusaha mau mengembalikan kckuasaan Belanda seperti sebelum Perang Dunia ke II, tidak herhasil. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan.
Raja-raja yang pada saat itu di Sulawesi masih memegang perarian dan kekuasaan, semuanva memberikan dukungan dan bantuan kepada Dr. Ratu Langie sebagai satu satunya pemerintahan yang sah. Kepada Dr. Ratu Langie raja-raja memberikan mandat sepenuhnya untuk bertindak atas nama mereka dalam menentukan status dan daerah-daerah kerajaan, apabila kelak diadadakan perundingan-perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan tentara Sekutu. Juga raja-raja menghadap langsung kepada pimpinan tentara Sekutu di Sulawesi, rnereka memberikan pernyataan bersana. Isi pernyataan tersebut, mereka bersedia bekerja sama dengan tetitara Sekutu; tetapi menolak dengan tegas pemerintah Belanda. Brigadir Jenderal Mac Dougherty sebagai pimpinan tentara Sekutu agaknya setuju dengan kemauan rakyat Indonesia itu, ia menerangkan  bahwa kedatangannya semata-mata dengan tugas untuk mempertahankan keamanan dan mengembalikan tahanan-tahanan Jepang dan daerah kekuasaannya. Mereka tidak bermaksud untuk memaksakan rakyat Indonesia agar mau bekerja sama dengan Belanda.
Bnigadir Jenderal Mac Dougherty yang menaruh simpati kepada kehendak dan keinginan rakyat Indonesia, pulang kenegerinya. Pemimpin tentara Sekutu digantikan oleh seorang jenderal juga berasal dari Australia, yang sangat berlainan sikapnya dengan pimpinan yang pertama terhadap rakyat Indonesia. Pimpinan tentara Sekutu yang baru ini memerintahkan kepada raja-raja dan rakyat di Sulawesi agar mau bekerja sama dengan Belanda. Dengan ancaman barang siapa yang tidak mentaati akan dikenakan tindakan kekerasan. Akibatnya raja raja beserta seluruh pegawai negeri di Sulawesi lainnya meletakkan jabatannya.
Bulan November 1945 Dr. Ratu Langie membuat petisi kepada P.B.B. yang berisi pernyataan bahwa Sulawesi adalah merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan lagi dan Negara Republik Indonesia. Petisi tersebut ditanda tangani oleh 450 orang pemuka-pemuka rakyat Sulawesi yang terdiri dari raja-raja, tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin politik dan lain-lain. Petisi mana diserahkan kepada Panglima Australia sebagai wakil tentara Sekutu di Indonesia, kemudian diteruskan ke Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Pemenntah Australia.
Bulan Desember 1945 atas permintaan pihak Belanda di Makassar diadakan perundingan antara delegasi Belanda dengan delegasi Negara R.I yang diwakili oleh Dr. Ratu Langie. Perundingan tersebut telah menghasilkan keputusan persetujuan yang berbunyi:
1. Kota Makassar diperintah oleh Komite bersama, yang terdiri dari petugas Indonesia dan Belanda, dibawah pengawasan tentara Sekutu.
2. Daerah-daerah sekitar Makassar akan diperintah oleh Pemerintah RI dalam hal ini Dr. Ratu Langie sebagai pemimpinnya.
3. Status politik Sulawesi, akan ditentukan kemudian hari, sesuai dengan status keseluruhan Indonesia berdasarkan pada persetujuaan antara pemerintah Belanda dengan Penwnintah RI yang akan datang.
Keputusan persetujuan ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya disebabkan pihak Belanda sendiri tidak mematuhi daripada isi persetujuan tersebut. Terbukti pihak Belanda mengirimkan pasukan-pasukannya ke daerah pedalaman Sulawesi. Akibatnya pemberontakan dan perlawanan para pemuda Sulawesi meletus dengan hebatnya di seluruh wilayah tersebut.
Sebagai contoh perang gerilya terjadi di Sulawesi Selatan dibawah pimpinan Robert Wolter Monginsidi dan Emy Saelan, perang ini sangat merepotkan tentara Belanda. Monginsidi tertangkap, setelah beberapa kali berhasil meloloskan diri. Pahlawan Nasional ini berpendirian lebih baik menjalani hukuman mati daripada dijajah Belanda. Sama halnya dengan Wolter Monginsidi, Emy Saelan pun meninggal dunia setelah ia berhasil menghancurkan konvoi tentara Belanda, cukup besar tebusannya dengan merelakan nyawanya sendiri.
Demikianlah salah satu contoh perjuangan dan perlawanan rakyat Indonesia di Sulawesi yang tidak sudi lagi dijajah oleh bangsa manapun, walau jiwa sebagai taruhannya.
Untuk menindas perlawanan-perlawanan rakyat Sulawesi pemerintah kolonial Belanda menangkap pemimpinnya Dr. Ratu Langie, ia dipenjarakan di Makassar beserta teman-teman dekatnya, kemudian dipindahkan ke tempat pengasingan baru di Serui dekat Pulau Irian Jaya. Dengan ditangkapnya Dr. Ratu Langie beserta staf, rakyat Sulawesi bukannya berhenti atau menyerah, melainkan pemberontakan total dan menyeluruh terjadi diseluruh Sulawesi. Pemumpin rakyat ditangkapi kemudian dimasukkan penjara satu per satu. Setelah tokoh-tokoh masyarakat serta pemimpin-pemimpin pemberontakan berhasil mereka penjarakan, Belanda mengadakan Konperensi “Malino” dengan tujuan politiknya “devide et impera” keputusan konperensi ini ialah dibentuknya satu negara bernama “Negara Indonesia Timur” (NIT) dengan Nadjamudin sebagai Perdana Menterinyra.
Lahirnya Negara Indonesia Timur (NIT) atas kelicikan Belanda, disertai dengan tragedi dan malapetaka yang sangat besar dan keji, tragedi tersebut telah tercatat dalam sejarab Indonesia umumnya dan sejarah Sulawesi khususnya.
Untuk menghancurkan pemberontakan-pemberontakan yang tcrjadi di Sulawesi, Belanda mengirim satu pasukan tentara yang dipimpin oleh seorang opsir bernama Kapten Westerling. Semboyan Westerling : apabila kita hendak menibunuh seekor tikus yang dianggap membahayakan di dalam rumah, jalan yang paling rnudah ialah kita harus membakar rumah tersebut. Semboyan ini Ia jalankan di Sulawesi. Apabila kita hendak menangkap seorang extrimis yang bersembunyi dalam masyarakat, jalan yang ampuh adalah dengan cara membunuhi semua masyarakat itu. Tentara Belanda mengadakan pembantaian yang sangat kejam diluar batas perikemanusiaan, dengan algojonya Kapten Westerling, 40.000 orang rakyat Sulawesi gugur.
Akan tetapi membajirnya darah, musnahnya harta benda dan bagaimanapun bentuk dan macamnya penindasan serta penganiayaan, ternyata hal itu tidak membendung aspirasi rakyat yang bercita-cita bulat yaitu Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
Negara Indonesia Timur mau tak mau terpaksa harus mengikuti panggilan seluruh rakyat Indonesia, yang kemudian dalam waktu 2 tahun politik Negara Indonesia Timur telah searah dengan politik Negara R.I. dibawah pimpinan Soekarno-Hatta. Yang akhirnya dengan tegas Pemerintah NIT mengutuk Belanda karena mengadakan Agresi Militernya yang pertama niaupun kedua. Disamping itu pula pemerintah NIT mengirim suatu misi “Good Will” ke Yogyakarta, yang diterima oleh Pemerintah RI dengan hati terbuka. Hal ini membuktikan bahwa perasaan kesatuan dan persatuan antara bangsa Indonesia tidak dapat dipecah-pecah, baik oleh serbuan-serbuan rniliter maupun oleh strategi politik apapun.

6. Dalam Pengasingan
Sebagaimana telah ditulis diatas, untuk menumpas pemberontakan-pemberontakan rakyat Sulawesi, tentara Belanda menangkap Dr. Ratu Langie beserta kawan-kawannya dan dipenjarakan di Makassar. Setelah menjalani hukurnan di Makassar selama 2 bulan, Dr. Ratu Langie dipindahkan ketempat pengasingan di Serui yang terletak di Pulau Yapen di Irian Jaya. Sebelumnya opeh pihak Belanda diberikan ancaman kepada para penduduk setempat, barang siapa yang berani mendekati 7 oknum berbahaya (Dr. Ratu Langie cs.), akan ditindak dengan tegas. Mendengar ancaman ini pada mulanva orang-orang Irian tidak ada yang mendekati mereka, akan tetapi lambat laun mereka lihat kenyataan bahwa tahanan-tahanan politik itu tidaklah membayakan mereka maka hubungan mereka makin la Bahkan komunikasi anara pendatang dan penduduk semakin lancar sehingga. pengertian yang diajarkan oleh rombongan tahanan kepada penduduk tentang perjuangan Indonesia Merdeka makin meluas pula.
Selama menjalani pengasingan yang hampir dua tahun lamanya di Serui, untuk kebutuhan makan, mereka penuhi dengan hasil dan pertanian yang mereka tanam sendiri. Dalam hal ini Dr. Ratu Langie merupakan orang yang gemar bertani pula, mereka tanarn aneka jenis tanaman yang mereka butuhkan, disamping itu tidak lupa pula Ia memberikan pelajaran dan cara-cara bertani yang baik agar menghasilkan panen yang nemuaskan. Sambil memberikan pengetahuan tentang bertani, disertai dengan memberikan pengertian tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

Walaupun tanpa menerima lagi berita-berita aktuil pada masa itu, disebabkan Belanda melarang adanya pengiriman-pengiriman surat-surat kabar dan majalah-majalah, akan tetapi mereka sering berkumpul, mengadakan pertemuan-pertemuan serta diskusi-diskusi untuk tetap memelihara persatuan dan kesatuan serta menentukan strategi perjuangan mereka untuk masa sekarang dan yang akan datang.
Hasil daripada jerih payah penggodogan dan Dr. Ratu Langie, para pemuda Irian membentuk sebuah partai bernama “Partai Kemerdekaan Irian” dengan ketuanya Silas Papare, mendengar adanya partai ini Belanda segera menangkap Silas Papare kemudian ia dibuang ke tempat pengasingan. Juga beberapa teman dekat Silas Papare tidak luput dan penangkapan dan dipenjarakan, dengan alasan yang cukup sederhana mereka ketahuan memberikan salam “Merdeka” antara sesama temannya.
Isterinya yang turut serta dalam pembuangan, tidak saja semata-mata mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tetapi ia juga aktif memberikan penerangan-penerangan dengan giat tentang perjuangan kemerdekaan kepada ibu-ibu, yang kemudian mereka berhasil membentuk perkumpulan ibu-ibu Irian yang diberi nama “Ibunda Irian”. Melalui perkumpulan ini yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kaum ibu di Irian, dimana pada waktu itu masih berlaku diskriminasi antara orang barat dan timur (pribumi) dipraktekkan oleh bangsa Belanda di daerah Irian.

Pada bulan Maret 1948 tcrcapai perserujuan “Renville” antara Belanda dan Indonesia, dengan demikian masa pengasingan Dr. Ratu Langie dan kawan-kawan berakhir sudah. Dengan naik kapal laut Dr. Ratu Langic cs diangkut ke Biak, kemudian dari Biak dengan pesawat terbang dibawa ke Surabaya melalui Makassar. Sesampainya di Surabaya, waktu itu Surabaya merupakan daerah kekuasaan Belanda, dari pelabuhan udara dengan dikawal tentara Belanda rombongan tahanan Dr. Ratu Langie yang dianggap berbahaya, diantarkan ke garis perbatasan demarkasi Mojoagung (antara Mojokertu dan Jombang) Setibanva di tempat tujuan, tidak dapat Digambarkan bagaimana kegembiraan dan kebanggaan mereka, ketika untuk pertama kalinya mereka menginjakkan kaki di daerah Republik Indonesia yang betul-betul bebas dan merdeka setelah 2 tahun lamanya mereka mengalami pahit getirnya dalam menjalani masa pengasingan pemerintah Belanda. Rombongan dibawa ke Jombang, kemudian perjalanan ke Ibukota Republik Indonesia Yogyakarta.

7. Di Yogyakarta
Tanggal 3 April 1948 rombongan Dr. Ratu Langie tiba di Yogyakarta, mereka disambut oleh seluruh masyarakat dengan diliputi rasa kegembiraan, untuk menyambut rombongan diadakan satu upacara yang dipimpin oleh Mr. A. A. Maramis, Menteri Keuangan, atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Di Istana rombongan disambut oleh Presiden Soekarno, wakil Presiden Moh. Hatta, untuk menghormat tamu yang baru datang dan sebagai ucapan sukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kembalinya Dr. Ratu Langie dan kawan-kawan, dengan mengadakan suatu resepsi.
Di Yogyakarta Dr. Ratu langie segera menerjunkan din ke dalam kancah pergolakan dunia politik, langkah pertamanya ia duduk sebagai Penasehat Pemerintah Pusat, dengan tugas sebagai delegasi penghubung antara Yogyakarta (Pemerintah RI) dan Jakarta (Pemerintah Belanda). Disamping itu ia juga berusaha mempersatukan anasir-ansir pasukan Sulawesi yang berada dijawa Tengah dan Jawa Timur.
Setelah terlebih dahulu mengadakan pembicaraan pembicaraan dengan pemimpin-pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarra antara lain : Kolonel A. H. Nasution dan Kolonel A. E. Kawilarang dan lain-lain, melalui corong radio Yogyakarta Dr. Ratu Langie membacakan “Manifesto politik” yang pada intinya  menentang tata cara federalisme Belanda yang dijalankan oleh Van Mook, untuk memecah belah bangsa dan negara Indonesia. Dr. Ratu Langie menganjurkan agar antara pemimpin pemimpin RI dan kaum federalis mengadakan Kongres Nasional diikuti oleh wakil-wakil dari seluruh Indonesia yang terlepas dari pengaruh dan turut campurnya pemerintah Belanda.
Hal ini dimaksudkan untuk memadukan seluruh tenaga Indonesia dari daerah defakto RI maupun dan daerah pendudukan Belanda dalam satu front agar dapat menentang Belanda dan dapat mencapai Indonesia merdeka sebulat-bulatnya. Juga dalam manifest Dr. Ratu Langie jtu ditekankan pula bahwa sasaran utama dari fase perjuangan bangsa Indonesia pertama-tama adalah kemerdekaan Bangsa Indonesia, sedangkan susunan negara adalah pada tahun 1950 diadakan Konperensi Meja Bundar di Den Haag, antara wakil RI, BFO dan pemerintah Belanda. dalam konperensi ini wakil bangsa Indonesia yang terdiri dari golongan Republik dan golongan Federalis mempersatukan diri untuk menghadapi Belanda bersama-sama.

Yang akhirnya diperoleh suatu persetujuan untuk mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), dengan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden dan wakilnya.
Kekuatan dan pengaruh Dr. Ratu Langie dalam perjuangan Nasional Bangsa Indonesia terletak pada kecerdasannya dalam berfikir untuk segera menganalisa kemudian mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia.
Setelah Agresi Militer Belanda ke II dilancarkan pada tanggal 18 Desember 1948, Dr. Ratu Langie ditangkap dan ditahan di Istana Yogyakarta bersama-sama Presiden Soekarno dan wakil presiden Bung Hatta serta pembesar-pembesar lainnya. Pada tanggal 12 Januari 1949 kemudian diangkut ke Jakarta, untuk menuju ke tempat pengasingan di Bangka, dimana disitu Bung Karno dan Bung Hatta telah tiba lebih dahulu.
Untuk kesekian kalinya Dr. Ratu Langie menjadi mangsa permainan politik kolonial Belanda, kekuatan Belanda dapat menguasai jasmaninya akan tetapi tidak bisa menguasai jiwanya. Itulah arti dan peranan Dr. Ratu Langie bagi bangsa dan Negara Indonesia.

8. Akhir Hayatnya
Karena Dr. Ratu Langie dianggap seorang tokoh yang membahayakan bagi pihak penjajah, sejak zaman pendudukan tentara Jepang ia selalu berpindah-pindah tempat untuk menjalani masa tahanan dan pengasingan. Pada awal tahun 1944 Dr. Ratulangie ditangkap di Makassar dan kemudian dipenjakaran, dari Makassar diasingkan ke Serui dekat Irian Jaya, setelah dibebaskan dari Serui di Yogyakarta ditangkap lagi oleh Pemerintah kolonial Belanda, dan diiinternir di Yogyakarta dikirim ke Jakarta untuk menjalani masa pengasingan di Bangka bersama-sama rombongan Bung Karno dan kawan kawan.
Akan tetapi rencana ini tidak dapat dilanjutkan, disebabkan kesehatan Dr. Ratu Langie tergangu. Walaupun dalam keadaan fisik sudah lemah, semangatnya tetap menyala-nyala, aktivitas politik sudah tidak dapat dijalankannya lagi, selain mengadakan wawancara dengan pers baik nasional maupun internasional. Oleh karena kesehatannya terganggu dan menunggu hingga ia pulih kembali, untuk sementara waktu ia tinggal di Jakarta sambil berobat. Namun apa daya manusia hanya merencanakan, keputusan ada di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada tanggal 30 Juni 1949 Dr. Ratu Langie menghemhuskan nafasnya yang terakhir akibat serangan jantung. sesaat sebelum ia menghembuskan nafasnya yang terakhir, masih sempat bersenda gurau dengan putrinya. Beberapa jam kemudian ia meninggalkan keluarga dan bangsanya yang sangat ia cintai untuk selama-lamanya.
Para pembesar baik sipil maupun militer, kawan-kawan, sanak saudara beserta rakyat yang ribuan jumlahnya, mereka datang untuk memberikan penghormatan terakhir pada Pahlawan Nasional kita.
Kendaraan yang penuh dengan karangan bunga berderet mengikuti mobil yang membawa jenazah Dr. Ratu Langie ke tempat penguburan sementara di Tanah Abang. Seluruh bangsa Indonesia berkabung atas wafatnya seorang pahiawan yang telah membaktikan seluruh hidupnya untuk perjuangan kemerdekaan Negara RI, namanya harum tidak saja di dalam negeri akan tetapi juga ke luar negeri.
Dr. Ratu Langie telah wafat, ia adalah seorang pemimpin yang terkenal dalam pergerakan Nasional Bangsa Indonesia, sebagai wartawan dan ahli ekonomi ia telah memperoleh nama harum, ia telah terpilih sebagai anggota Dewan Rakyat (Volksraad) pada zaman Pemerintah Hindia Belanda.
Selama pendudukan tentara Jepang, berulang kali ia telah menolak permintaan Jepang untuk turut ambil bagian dan fiktif dalam pemerintahan, bahkan ia berbalik menjadi sumber inspirasi bagi gerakan dibawah tanah untuk menentang kekejaman dan penindasan Jepang. Setelah Indonesia tnerdeka ia diangkat menjadi Gubemur Sulawesi, mengambil alih pemerintahan dan tangan tentara sekutu. Oleh karena Dr. ratu Langi menolak untuk bekerja sama dengan Belanda, ia ditangkap dan diasingkan. Sekembalinya dari pengasingan ia kembali ke Yogyakarta. Kemduian di Yogyakarta diinternir lagi, lalu dikirim ke Jakarta unIuk seterusnya ke Bangka. dalam menunggu keberangkatan ke Bangka karena kesehatan tambah memburuk ia meninggal dunia di Jakarta.
Kemudian jenazah Dr. Ratu Langie dipindahkan, diangkut dengan kapal laut lewat Surabaya, Makassar, Donggala menuju Manado dan dikebumikan di Tondano. Di Manado diadakan upacara yang hikmat untuk menyambut jenazah dengan segala kebesaran. Semua lapisan masyarakat dari berbagai kalangan berbaris sepanjang jalan yang dilalui iring-iringan mobil yang membawa jenazah Dr. Ratu Langie antara Menado sampai Tondano.
Selama hidupnya Dr. Ratu Langie senantiasa berjuang untuk kepentingan dan kemuliaan bangsa dan tanah air kita, tidak jarang ia mengenyampingkan kepentingan-kepentingan pribadi. Baginya politik bukanlah alat untuk memperkaya diri sendiri, ia memulai perjuangannya dengan tiada harta, ia hidup dalam suasana kesederhanaan, ia meninggal dunia tanpa mewariskan harta kekayaan bagi keluarganya yang ditinggalkan. Satu-satunya yang ia tinggalkan hanyalah keharuman nama sebagai pahlawan nasional bagi seluruh Bangsa dan Negara Indonesia kita ini.

RIWAYAT HIDUP
DR. G.S.S.J. RATU LANGIE

A. Nama : Gerungan Saul Samuel Jacob Ratu Langie

B. Lahir : 5 November 1890 di Tondano Sulawesi Utara

C. Pendidikan:
1. Sekolah Dasar Belanda (Europesche Legere SchooL) di Tondano
2. Sekolah Menengah (Hoofdenschoo1 di Tondano)
3. Sekolah Teknik (K.W.S.) bagian mesin di Jakarta (1904-1908)
4. Mencapai Ijazah Guru dan Ijazah “Middelfare Acte Wiskunde en Paedagogiek di Amsterdam (1908-1913)
5. Universiteit Amsterdam (1913-1915)
6. Universiteit Zurich di Swiss (1915-1919)
7. Mencapai Doctor’s Degree in Science (I. Alam dan I. Pasti) di Universitas Zurich (1919)

D. Organisasi Politik :
1. Ketua “Indische Vereeniging” di Amsterdam (1914-1915) organisasi ini adalah organisasi mahasiswa-mahasiswa di Negeri Belanda kemudian menjadi “Perhimpunan Indonesia” dengan azas tujuan Kemerdekaan Bangsa Indonesia
2. Ketua “Association d’Etudiants Asiatique” di Zurich (1915-1916) dalam organisasi ini tergabung mahasiswa-mahasiswa dari Korea, Jepang, Muangthai, India, Indonesia dan lain-lain negara di Asia.
3. Ketua Partai Politik “Persatuan Minahasa yang menjadi anggota dan federasi “GAPI” yang bekerja erat dengan partai-partai politik nasional lainnya.
4. Ketua “Vereeniging van Indonesische Academici” (VIA) mempersatukan sarjana-sarjana dan kaum cerdik cendikiawan dari negara-negara Asia Tenggara.
5. Sekretaris “Dewan Minahasa” (1924-1928)
6. Anggota “Dewan Rakyat” (Volksraad dan College van Gedelegerden) dengan pidato-pidatonva yang mengecam politik kolonial Pemerintah Belanda (1927-1937)
7. Anggota “Nationale Fractie” dari Dewan Rakyat yang menuntut penghapusan dari segala perbedaan politik, ekonomi, dan intelektuil.
8. Anggota redaksi surat kabar mingguan “Peninjauan” (1934)
9. Anggota pengurus “GAPI” (Gabungan Politik Indonesia) dengan tujuan mempersatukan semua partai-partai politik Indonesia.
10. Menulis buku “Indonesia in de Pacific (1937) yang mengulas masalah-masalah politik dan negara-negara Asia yang berbatasan dengan Samudra Pasifik.
11. Direktur redaktur majalah politik “Nationale Commentaren” (1938-1942)
12. Pendiri / Ketua dan perkumpulan “Sumber Darah Rakyat” (SUDARA) (1994-1945)
13. Pemimpin missi Sulawesi yang berangkat dalam bulan Agustus 1945 ke Jakarta untuk pengesahan dan pengumunan UUD 1945 dan Negara RI yang sedang dipersiapkan
14. Gubemur Sulawesi dan RI yang diproklamirkan 17 Agustus 1945 (1945-1946)
15. Mengadakan Petisi kepada PBB yang ditandatangani oleh ratusan pemuka-pemuka rakyat Sulawesi selatan untuk mempertahankan daerah Sulawesi sebagai bagian mutlak dari negara RI
16. Dipenjarakan di Makassar dan kemudian di internir di Serui Yapen Irian Barat (1946-1948)
17. Membentuk “Partai Kemerdekaan Irian” dan belakang layar yang diketuai oleh Silas Papare (1947)
18. Menjadi Penasehat Pemerintah RI dan anggota delegasi RI dalam perundingan dengan Pemerintah Belanda (1948-1949)

E. Organisasi Sosial / Ekonoini
1. Guru STM di Yogyakarta (1919-1922)
2. Direktur Maskapai Asuransi “Indonesia” di Bandung (1922-1924)
3. Ketua dari perkumpulan buruh “Vereeniging van Onder Officieren B” (VOOB) di KPM (Koningklijke Paketvaart Maatshappij) VOOB adalah satu perkmpulan atau Organisasi Opsir Menengah Pribumi
4. Ketua Studiebeurs “Minahasa”
5. Pengurus “Persatuan Perkumpulan Radio Ketimuran”
6. Turut mendirikan “Serikat Penanaman Kelapa Indonesia” 1939
7. Mendirikan organisasi “Ibunda Irian” dari belakang layar.

F. Masa Pengasingan
Pada Aksi Militer Belanda ke II (Desember 1948) ditangkap oleh Tentara Kolonial dan bersama-sama dengna presiden Soekarno cs diinternir dalam istana presiden di Yogyakarta, kemudian pada tanggal 12 Januari 1949 ia dipindahkan oleh Pemerintah Belanda ke Jakarta untuk menunggu pemindahannya ke Bangka.

G. Tanda Jasa yang diterima DR. G.S.S.J. Ratu Langie
1. Bintang Maha Putera Tingkat 1 17 Agustus 1960
2. Tanda Penghormatan Satia Lencana Perintis Pergerakan Kemerdekaan 17 Agustus 1965
3. Tanda Jasa Pahlawan 10 November 1958
4. Piagam Tanda Kehormatan Dewan Pers 31 Maret 1973
5. Piagam Untuk Para Keluarga Pahlawan 17 Agustus 1978 (dan Pemerintah DKI Jakarta)

H. Alamat-alamat rumah yang pernah ditinggali oleh Dr. G. S. S. J. Ratu Langie di Jakarta
1. Rumah di Jl. Tanah Abang IV No. 32 (Laan de Riemer) sewa selama tiga 3 tahun. Sekarang rumah Bapak Setiawan
2. Rumah Jl. Tanah Abang Raya No. 12 sewa selama tiga (3) tahun. Sekarang sudah tidak ada
3. Rumah di Jl. Tanah Abang Bukit No. 106 (belakang rumah ada mesjid, disewa selama dua tahun). Sekarang mesjidnya masih ada akan tetapi rumah yang dimaksud sudah tidak ada.
4. Rumah Kramat Laan No. 10 sekarang rumah Jln. Keramat V No. 12, sewa selama 3 tahun. Sekarang rumah ini milik keluarga Semen.
5. Rumah Jl. Laan Wiechert No. 3, sekarang rumah Jl. Keramat VII No. 7, sewa selama 4 tahun. Sekarang rumah ini ditinggali oleh 5 keluarga Manado dan Ambon.
6. Rumah Jl. Teuku Umar no. 21 dahulu rumah ini kepunyaan orang Australia, mendiami rumah ini selama 3 tahun dengan cuma-cuma. Sekarang rumah kediaman Jendral M. Panggabean.
7. Pindah ke Makasar, kemudian dibuang oleh Pemerintah Belanda di Serui daerah Irian Barat.
8. Pulang dari Serui Irian Barat ke Jakarta menunggu keberangkatan untuk menjalani pembuangan ke Bangka bersama-sama dengan Presiden Soekarno dan kawan-kawan, oleh karena Dr. Sam Ratu Langie mendapat serangan jantung keberangkatan ke Bangka ditangguhkan. Untuk menunggu sembuhnya penyakit Dr. Sam Ratu Langie menetap di Jalan Asam Baru No. 10 A. Sepuluh hari kemudian Dr. Ratu Langie meninggal dunia di rumah tersebut.

BERDIRINYA YAYASAN PERGURUAN KRIS

Sejak Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai realisasi daripada kemerdekaan tersebut maka pada tanggal 5 Oktober 1945 Tentara Keamanan Rakyat (IKR) dibentuk, hal ini merupakan langkah pertama bagi pengisian kemerdekaan dengan membentuk suatu alat kekuasaan yang terorganisir. Segenap rakyat di seluruh Nusantara tua-muda, laki-perempuan mengangkat senjata rela berkorban baik harta maupun nyawa untuk membela nusa dan hangsa.
Disamping Tentara resmi yang terbentuk dalam organisasi Tentara Keamanan Rakyat, terdapat pula berbagai macam organisasi-organisasi lain seperti Barisan Pelopor, Barisan Benteng Indonesia, Laskar Hisbullah, Barisan Rakyat Indonesia, Angkatan Pemuda Indonesia, Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi, Gabungan Pemuda Indonesia Sulawesi dan lain-lain. Pata pemimpin Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi (APIS) dan Gabungan Pemuda Indonesia Sulawesi (GAPIS) mengadakan perundingan, yang kemudian diperoleh kesepakatan bahwa organisasi APIS dan GAPIS bersepakat untuk meleburkan din kedalam satu wadah, yang akhirya pada tanggal 10 Oktober 1945 terbentuklah satu badan baru secara resmi dengan nama Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), dengan formasi pimpinan sebagai berikut:

Ketua : A.R.S.D. Ratu Langie
Wakil Ketua : Baharuddin
Sekretaris I : Kahar Muzakar
Sekretaris II : J. W. Waworuntu
Bendahara I : S. A. Pakasi
Bendahara II : H. M. Idrus
Pembantu Umum : M. Idris, Mahmud
Pembantu Bidang : Frans Panelewen
Penerangan

Program Perjuangan sebagai berikut :

1. Berusaha tetap memelihara perjuangan dengan sistem perlawanan rakyat total, serta selalu kerjasama bahu membahu dengan badan-badan perjuangan lainnya : Koordinator : Daan Mogot, Kepala Pasukan : J. Rapar
2. Mengirimkan utusan ke daerah-daerah pedalaman untuk membentuk cabang-cabang KRIS, serta menampung keluarga-keluarga Minahasa
3. Sekolah Rakyat PEKASE dilanjutkan dengan nama batu yaitu Sekolah KRIS. Mengingat keadaan di Jakarta sering terjadi pertempuran-pertempuran, para guru diwajibkan mengantar jemput murid-murid Sekolah KRIS.
4. Disamping itu, juga Sekolah KRIS dijadikan markas KRIS cabang Jakarta Raya yang bertugas mengatur strategi perjuangan para pemuda KRIS
5. Menjalankan usaha-usaha sosial, antara lain menangani para pengungsi akibat peperangan
6. Mengobarkan peperangan diseluruh wilayah Jakarta dengan taktik “Hladang-Tempur-Rampas”.

Para Pemuda KRIS di Jakarta mengadakan perlawanan dalam bentuk pertempuran-pertempuran yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil terdiri dari 3 sampai dengan 5 orang. Dengan keberanian yang luar biasa mereka mengadakan serangan dari berbagai penjuru kota Jakarta seperti daerah Senen, Keramat, Cikini, Jatinegara, Petojo hingga Tanjung Priok secara serentak tanpa memperdulikan siapa komandan mereka, bertempur dengan hasil yang gilang gemilang.
Kelompok-kelompok kecil seperti Kelompok Lukas Palaar, Jopi Pesak, Endi Ruminggit, Piet Sumilat, Piet Sibih, Alex Pangemanan dan lainnya, mereka bertempur dengan gayanya masing masing. Mereka inilah yang membawa harum nama KRIS dimata masyarakat, tanpa adanya hasil daripada perjuangan kelompok-kelompok kecil ini, kiranya KRIS tidak akan mungkin menjadi faktor yang menentukan langkah-langkah perjuangan dalam arti perjuangan kemerdekaan Rakyat Indonesia kita ini.
Selain perjuangan-perjuangan fisik yang telah disebutkan diatas, KRIS cabang Jakarta Juga memikul beban tugas untuk mengadakan infiltrasi ke dalam tubuh pasukan KNIL, guna mencari kontak dengan daerah-daerah Sulawesi yang masih di bawah kekuasaan KNIL.
Untuk merealisasi tugas tersebut pimpinan KRIS menempuh dua jalan yakni : pertama : mengadakan infiltrasi langsung ke dalam tubuh KNIL untuk merongrong kekuatan militer Belanda; kedua, mengarus dan membentuk barisan-barisan rakyat yang berjuang di daerah kekuasaan KNIL. Dengan kedua cara ini perjuangan KRIS sangat berhasil, hal ini terbukti dengan terjadinya pernberontakan di Manado yang terkenal dengan peristiwa 14 Februari 1946. Sabotase-sabotase yang terjadi di dalam markas Belanda seperti di Makassar, Jayapura dan Kupang. Terorganisirnya gerakan pasukan gerilya di Sulawesi Selatan dibawah pimpinan Nan Pondaag, bekas ketua KRIS cabang Jakarta yang dikirim ke Makassar. Organisasi tersebut ialah Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS).
Demikianlah salah satu sumbangsih para Pemuda Indonesia tergabung dalam organisasi KRIS, yang lahir dalam kancah Revolusi rakyat Indonesia, dengan konsep perjuangan Nasional sendiri, tanpa menuntut balas jasa ataupun penghargaan, itulah salah satu sumbangan daripada para Pemuda Sulawesi bagi tuntutan perjuangan kemerdekaan Bangsa dan Negara Indonesia.
Diatas telah dibicarakan secara singkat tentang perjuangan para pemuda KRIS dalam perjuangan bersenjata, berupa pertempuran-pertempuran melawan pemerintah kolonial Belanda, yang ingin tetap menjadikan negara kita sebagai negara jajahannya, dimana dapat diperlakukan bagaimana saja sesuai dengan keinginan dan kemauan mereka secara semena-mena. Di samping itu KRIS juga berjuang di lapangan pendidikan, setelah perjuangan senjata berakhir, dalam fase itu para pemuda memerlukan ilmu pengetahuan yang merupakan syarat mudak untuk terjun ke dalam masyarakat sebagai pengganti generasi tua yang harus digantikannya, untuk itu harus mempunyai bekal ilmu pengetahuan yang cukup sebagai senjata perjuangan guna mengisi kemerdekaan. Untuk mewujudkan hal tersebut harus mewujudkan dan memajukan dunia pendidikan, maka pemimpin-pemimpin KRIS yang berpusat di Jalan Asam Baru No. 26 (sekarang Jalan Dr. Ratu Langie No. 26) pada tanggal 15 Januari 1946 membuka Sekolah Rakyat KRIS, mula-mula sekolah di buka di jalan Mampang, kemudian pada bulan Mei 1945 pindah ke Jalan Asam Baru No. 26 Jakarta.
Sekolah Rakyat KRIS dibuka untuk segenap lapisan masyarakat. Murid-murid diterima tanpa memandang suku ataupun agama, sckolah terbuka bagi siapa saja yang belajar disitu. .
Ketika Belanda melancarkan Agresi Militer ke I pada bulan Juli 1947, secara paksa sekolah-sekolah Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta dirampas oleh Belanda (NICA), disebabkan kebanyakan guru serta para orang tua murid menolak untuk menjadi pegawai Belanda (NICA), juga para muridnya pun tidak mau lagi masuk sekolah-sekolah swasta seperti : Taman Siswa, Muhammadiyah, Perguruan Rakyat, Perguruan Sinar Baru, Perguruan KRIS, dan lain-lain yang waktu itu tergabung dalam badan Koordinasi Perguruan Nasional, yang diketuai oleh M. Said dari Perguruan Taman Siswa.
Pada waktu Belanda menjalankan kembali Agresi Militer ke II pada bulan Desember 1948, seluruh pimpinan Pengurus KRIS antara lain : H. A. Pande Laki, A. J. Supit, A.Z. Abidin, W.H.M. Kaunang di tangkap oleh Belanda karena dianggap orang orang republik, dengan adanya kejadian itu, menjadikan Perguruan KRTS bertambah teguh baik semangat maupun pendiriannya, untuk mengikuti jejak langkah Pemerintah Republik Indonesia.
Untuk mencapai stabilitas dan penyelenggaraan yang sebaik-baiknya, yang sesuai dengan ketentuan Hukum dan Undang-Undang, maka pada tanggal 28 Januari 1949, Perguruan KRIS diberi status hukum, dengan diresmikan sebagai satu yayasan yakni “Yayasan Perguruan KRIS” (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) dengan akte Notaris R. Kardiman No. 47 tahun 1949.

AKTIVITAS GEDUNG YAYASAN PERGURUAN KRIS
Jalan Dr. Sam Ratu Langie No. 26, Jakarta

Apabila kita berbicara mengenai peranan dan perjuangan para Pemuda KRIS, sebagai salah satu sumbangannya untuk tercapainya kemerdekaan Negara Republik Indonesia kita ini, kita tidak akan terlepas dari pada sebuah gedung yang terletak di Jalan Dr. Sam Ratu Langie No. 26 Jakarta (dulu Jalan Asam Baru 26), yang merupakan pusat kegiatan politik perlawanan rakyat serta usaha-usaha sosial dan pendidikan pada masa sebelum dan sesudah Prokarnasi 17 Agustus 1945.
Sejak zaman Pendudukan Tentara Jepang sampai pada masa revolusi fisik, berbagia macam kegiatan, baik politik maupun sosial, telah dipikirkan digerakkan dan dikendalikan dari gedung Jalan Dr. Sam Ratu Langie No. 26 ini, yang hingga saat ini ditempati “Yayasan Perguruan KRIS” yang menjalankan kegiatan dalam bidang pendidikan yang meliputi SD, SMP, SMA dan AMI/ASMI.
Pada zaman pendudukan tentara Jepang, Gedung Sekolah Yayasan Perguruan KRIS dipergunakan sebagai tempat kantor Badan amal PEKASE, dalam kegiatan sosialnya menampung keluarga-keluarga Pelaut, Pelajar / Mahasiswa yang tidak mendapat lagi kiriman biaya dan orang tuanya akibat keadaan perang, keluarga-kelaurga ex KNIL yang ditawan Jepang dan lam-lain.
Selain mengangani kegiatan sosial dan pendidikan Kantor PEKASE di Jalan Dr. Ratu Langie, juga merupakan tempat pertemuan para pemuda Sulawesi ex anggota MAESA yang kegiatannya dibekukan oleh Tentara Jepang. Kontak hubungan tetap berjalan antara Pemuda MAESA dengan para mahasiswa Ika Dai Gakku, hal mana membuka kesempatan untuk berdiskusi tentang situasi politik, yang menjurus pada persiapan dan peranan pemuda untuk masa depan bangsa dan tanah air Indonesia. Para pemuda segera membuat rencana penyusunan kekuatan masa untuk mempersiapkan diri dan menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi.
Setelah tersiar kabar bahwa Tentara Jepang telah menyerah kalah kepada Tentara Sekutu, terjadi saat-saat yang menentukan, Bung Karno dan Bung Hatta di bawa ke Rengasdengklok, sekembalinya dari Rengasdengklok yang kemudian pada `tanggal
17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi Bung Karno dan Bung Hatta atas nama Bangsa Indonesia membacakan teks Prokiamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dimuka eksponen Pemuda dan masyarakat lainnya, saat itu semakin bergelora tekad perjoangan untuk membela dan mernpertahankan Kemerdekaan Bangsa dan Tanah Air Indonesia.
Sejak Prokiamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, segera dibentuk organisasi Angkatan Muda Sulawesi (AMS) di bawah pimpinan Gajus Gagola, mereka mengadakan aksi pencoretan seperti pada tembok-tembok, kereta api dan lain-lain, hal ini dimaksudkan untuk membangkitkan semangat oang dan seluruh pemuda beserta rakyatnya.
Usia AMS tidak lama, ketika Barisan Keamanan Rakyat (BKR) terbentuk, AMS bergabung ke dalam BKR ini, dalam wadah organisasi inilah para pemuda AMS bertemu dengan para pemuda Rapar yang sejak lama telah dibina sebagai pasukan tempur istimewa dibawah bimbingan politis dari Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis dan Dr. G.S.S.J. Ratu Langie.
Perjuangan para pemuda beserta rakyat bergerak sangat cepat, komando pemuda berkumandang secara revolusioner dari markasnya di Menteng Raya 31. Serentak pula kelompok pemuda Sulawesi menggabungkan diri dengan para pemuda Menteng Raya 31, yang tergabung dalam satu wadah organisasi Angkatan Pemuda Indoensia (API), sehubungan dengan itu para pemuda Sulawesi pun membentuk organisasi di bawah koordinator API dengan nama Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi (APIS) dengan markasnya di Jalan : Dr. Sam Ratu Langie No 2, namun demikian APIS ini di dalam segala aktivitas perjuangannya bergerak searah dan satu tujuan dengan formasi perjuangan API Menteng Raya 31, APIS selalu memelihara persatuan dan kesatuan antara pemuda-pemuda Indonesia yang berjuang untuk melenyapkan segala bentuk penjajahan atas dasar perjuangan nasional seutuhnya.

DAFTAR BACAAN

1. Auwjong Peng Koen, Perang Dunia II Bagian Perang Eropah, Skamiddya Jakarta 1962
2. Auwjong Peng Koen, Perang Pasifik 1945-1959, Cetakan II, Keng Po,Jakarta 1956
3. Arcundatha Soetejo, Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1965
4. Badan Kontak Wanita KRIS Jakarta, Indonesia Merdeka Sekedar Sumbangsih Kami, Cetakan I, BKW KRIS Jakarta, 1977.
5. Hatta Muhammad, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Tinta Mas, Jakarta, 1969.
6. Indonesia Departemen Penerangan, 40.000. Korban Sulawesi, Deepn RI, Jakarta 1949.
7. Kem-pen RI, Lukisan Revolusi Rakyat Indonesia 1945-1949, Kem-pen RI, Yogyakarta 1949.
8. Nasution A.H., Sejarah Perjuangan Nasional Indonesia Bidang Bersenjata, Mega Bookstore, Jakarta 1966.
9. Oesman raliby, Documenta Histroica, Bulan Bintang, Jakarta 1953
10. Pondaag W.S.T. Pahlawan Kemerdekaan Nasional Mahaputera Dr. G.S.S.J. Ratu Langie, Yayasan Penerbitan GSSJ Ratu Langie, Surabaya, 1966.
11. Pringgodigdo A.K., Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Pustaka Rakyat, Jakarta 19493
12. Ratu Langie, Peninjauan, Surat Kabar Mingguan, tahun I, Batavia C, Januari 1934.
13. Ratu Langie, GSSJ, Indonesia in den Pacific. Kern Problemen van Den Aziatischen Pacific, Soekaboemische, Suel pers d’rukkerij, 1937.
14. Raliby Oesman, Sejarah Hari Pahlawan, cetakan III, Bulan Bintang, Jakarta 1952.
15. Suherly Tanu, Sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia, Pusat Sejarah ABRI, Jakarta 1971.
16. Sitorus I.M., Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia, Cetakan II, Pustaka Rakyat, Jakarta 1951.
17. Watuseke, F.S., Sejarah Minahasa, Menado, 1962.
18. Wowor, B., 14 Februari 1946 di Menado dalam rangka revolusi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Japen Propinsi Sulawesi Utara, Manado 1972
19. Bromoer (?)  Yayasan Perguruan KRIS Jakarta.
20. Wawancara dengan Ibu : Ratu Langie Tambayong .